Bangka – harianinfo.com – Sungailiat 22 / 08 /2026 . Ketika seorang pimpinan media terseret atau menjadi pelaku pelanggar hukum dalam pusaran industri pertambangan timah—baik sebagai pembeli/penampung timah ilegal maupun aktor perintangan hukum—hal ini menghantam jantung demokrasi. Media massa yang seharusnya berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi dan pengawas kekuasaan (dog watch) mendadak runtuh peran moralnya akibat konflik kepentingan yang dangkal.
1. Pelanggaran Independensi dan Etika Jurnalistik
Sumpah profesi jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik menuntut kebebasan dari intimidasi dan kepentingan bisnis pribadi. Ketika seorang pengelola atau pemilik media secara langsung terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, objektivitas beritanya dipastikan runtuh. Media tersebut berpotensi besar dijadikan perisai hukum (stigma perlawanan), alat propaganda pemutihan dosa, atau instrumen pembentukan opini untuk membendung proses penegakan hukum.
2. Ironi Komodifikasi Peran Pengawas
Posisi pimpinan media memberikan akses kebebasan, jejaring, dan pengaruh yang sangat besar di tingkat lokal maupun nasional. Memanfaatkan ‘baju’ media untuk memuluskan tindak pidana—seperti menampung hasil tambang ilegal di kawasan konservasi atau memfasilitasi transaksi timah yang merusak lingkungan—merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) versi entitas swasta.
3. Kerusakan Ekologis dan Konflik Sosial
Sektor penambangan timah ilegal dikenal merusak lanskap ekologis, mencemari biota laut, hingga menimbulkan kerugian negara yang massif. Pimpinan media yang memfasilitasi atau mendanai aktivitas ini secara implisit turut melanggengkan krisis lingkungan serta membiarkan potensi kehancuran ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada ekosistem berkelanjutan.
4. Pentingnya Ketegasan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Penetapan status tersangka dan tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap insan atau pimpinan media yang melanggar hukum harus didukung penuh. Kebebasan pers bukanlah imunitas hukum (legal immunity). Profesi atau status pimpinan pers tidak boleh dijadikan “tameng” untuk lari dari jeratan pidana pertambangan (Pasal 158 UU Minerba) maupun pidana terkait korupsi tata niaga.
Langkah Penyelamatan Etika Ke depan:
- Dewan Pers dan Organisasi Kewartawanan: Perlu melakukan evaluasi ketat terhadap verifikasi media lokal dan kepemilikan media agar tidak ada pemanfaatan legalitas pers sebagai kedok bisnis ilegal.
- Masyarakat Luar: Harus lebih kritis dalam memilah informasi dari media-media lokal yang pimpinannya terindikasi memiliki konflik kepentingan komersial bernuansa ilegal.
- Insan Pers: Komunitas wartawan harus memisahkan diri dan mengecam keras rekannya yang menyalahgunakan profesi jurnalistik demi meraup keuntungan pribadi dari aktivitas kejahatan pertambangan.
Opini By ; Rony Christyawan.S.Pd., S.H.








