BANGKA — harianinfo.com -Temuan kepemilikan dan penyimpanan sekitar 1.500 ton balok timah tiba-tiba menjadi sorotan publik. Sejumlah warga dan aktivis lingkungan mulai menganalisis kejelasan asal-usul komoditas tambang tersebut, sekaligus mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk mengusut legalitas aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) yang dioperasikan oleh PT SMB.
Masyarakat Keraguan mencatat setelah tersebarnya informasi mengenai jumlah balok timah dalam jumlah fantastis yang diduga berasal dari dokumentasi hasil tambang di perairan setempat. Warga menilai, volume sebanyak 1.500 ton tidak mungkin dihasilkan aktivitas penambangan dalam skala besar yang diselenggarakan.
Keresahan Warga dan Isu Legalitas Operasional
Perwakilan warga pesisir menyatakan memberikan dampak terhadap dampak lingkungan akibat beroperasinya KIP milik PT SMB, mulai dari kerusakan ekosistem terumbu karang hingga menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal.
“Kami minta keterbukaan informasi. Dari mana asal balok timah sebanyak itu? Apakah dokumen perizinan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT SMB sudah sesuai aturan hukum yang berlaku?” ujar salah seorang tokoh masyarakat pesisir saat ditemui wartawan.
Kalau memang semuanya sah, tentu tidak sulit menjelaskan asal usulnya. Ada dokumen, ada sumber tambang, ada data produksi dan ada catatan pengangkutan,” ujar Am.
Menurut warga, penelusuran tidak cukup hanya berhenti pada produk akhir. Yang lebih penting adalah memastikan mana bahan baku tersebut diperoleh dan bagaimana bahan itu masuk ke dalam rantai perdagangan.
“Jangan hanya dilihat timah baloknya sudah menjadi produk jadi. Yang paling penting justru dari mana bahan bakunya diperoleh,” ujar seorang warga lainnya.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa balok timah tersebut diduga memiliki arah pengiriman menuju PT Mitra Graha Raya (MGR).
Atas informasi tersebut, warga meminta aparat tidak hanya memeriksa keberadaan dan tujuan akhir timah, tetapi juga menelusuri asal materi serta legalitas seluruh dokumen yang menyertainya.
Jika Legal, Buktikan Secara Terbuka
Saya menilai, apabila nantinya ditemukan adanya material hasil pertambangan ilegal yang masuk ke dalam rantai produksi atau perdagangan resmi, persoalannya tidak lagi sebatas aktivitas penambangan ilegal di lapangan.
Hal itu, menurutnya, juga perlu dilihat dari sisi tata niaga, rantai pasok, dokumen asal-usul material, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan transportasi.
“Kalau memang ada timah dari tambang ilegal yang kemudian masuk ke jalur resmi, siapa pemasoknya, siapa yang membeli, siapa yang mengangkut dan bagaimana dokumennya? Semua itu harus jelas,” tegas Am.
Warga berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk kesesuaian data produksi, dokumen sumber bahan baku, catatan transportasi, volume bahan, serta tujuan pengiriman.
Masyarakat, kata Am, tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas isu yang berkembang dari mulut ke mulut.
“Kalau memang tidak ada masalah, kami juga ingin semuanya terang. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka 1.500 ton, tapi tidak pernah tahu asal barangnya,” ujarnya.
Saya kembali menegaskan bahwa sorotan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh ataupun menghakimi pihak perusahaan. Namun besarnya volume timah yang dipersoalkan serta informasi mengenai aktivitas KIP yang disebut tidak terlalu aktif dinilai cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan verifikasi dan penelusuran secara serius.
“Ini bukan soal menuduh perusahaan. Kami hanya meminta transparansi. Kalau memang legal, buktikan legal. Kalau ada dugaan pelanggaran, aparat harus berani memeriksa,” pungkas Am.Kalau memang semuanya legal, tentu tidak sulit menjelaskan asal-usulnya. Ada dokumen, ada sumber tambang, ada data produksi dan ada catatan pengangkutan,” ujar Am.
Menurut warga, penelusuran tidak cukup hanya berhenti pada produk akhir. Yang lebih penting adalah memastikan mana bahan baku tersebut diperoleh dan bagaimana bahan itu masuk ke dalam rantai perdagangan.
“Jangan hanya dilihat timah baloknya sudah menjadi produk jadi. Yang paling penting justru dari mana bahan bakunya diperoleh,” ujar seorang warga lainnya.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa balok timah tersebut diduga memiliki arah pengiriman menuju PT Mitra Graha Raya (MGR).
Atas informasi tersebut, warga meminta aparat tidak hanya memeriksa keberadaan dan tujuan akhir timah, tetapi juga menelusuri asal materi serta legalitas seluruh dokumen yang menyertainya.
Jika Legal, Buktikan Secara Terbuka
Amin menilai, apabila nantinya ditemukan adanya material hasil pertambangan ilegal yang masuk ke dalam rantai produksi atau perdagangan resmi, persoalannya tidak lagi sebatas aktivitas penambangan ilegal di lapangan.
Hal itu, menurutnya, juga perlu dilihat dari sisi tata niaga, rantai pasok, dokumen asal-usul material, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan transportasi.
“Kalau memang ada timah dari tambang ilegal yang kemudian masuk ke jalur resmi, siapa pemasoknya, siapa yang membeli, siapa yang mengangkut dan bagaimana dokumennya? Semua itu harus jelas,” tegas Amin.
Warga berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk kesesuaian data produksi, dokumen sumber bahan baku, catatan pengangkutan, volume bahan, serta tujuan pengiriman.
Masyarakat, kata Amin, tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas isu yang berkembang dari mulut ke mulut.
“Kalau memang tidak ada masalah, kami juga ingin semuanya terang. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka 1.500 ton, tapi tidak pernah tahu asal barangnya,” ujarnya.
Amin kembali menegaskan bahwa sorotan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh ataupun menghakimi pihak perusahaan. Namun besarnya volume timah yang dipersoalkan serta informasi mengenai aktivitas KIP yang disebut tidak terlalu aktif dinilai cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan verifikasi dan penelusuran secara serius.
“Ini bukan soal menuduh perusahaan. Kami hanya meminta transparansi. Kalau memang legal, buktikan legal. Kalau ada dugaan pelanggaran, aparat harus berani memeriksa,” pungkas Amin
Tanggapan dan Klarifikasi Resmi PT SMB
Menangapi sorotan publik tersebut, pihak manajemen PT SMB akhirnya membuka suara. Perwakilan manajemen menyatakan bahwa seluruh operasional KIP maupun kepemilikan 1.500 ton timah balok tersebut sepenuhnya sah secara hukum dan dicatat dalam sistem resmi kementerian terkait.
“Kami menegaskan bahwa persediaan 1.500 ton timah balok tersebut merupakan akumulasi hasil produksi sah yang bersumber dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) resmi milik perusahaan, serta telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui pemerintah. Operasional KIP kami juga mengirimkan pada koridor hukum, melengkapi dokumen AMDAL, dan rutin menyetorkan kewajiban royalti kepada negara,” ujar Perwakilan Manajemen PT SMB dalam keterangan tertulisnya.
Pihak PT SMB juga menambahkan bahwa perusahaan siap kooperatif dan terbuka apabila aparat penegak hukum maupun Dinas ESDM melakukan pemeriksaan dokumen kelapangan untuk membuktikan legalitas seluruh aktivitas pencurian mereka.
Poin Utama Kekhawatiran Publik
Kejelasan Asal-usul Barang: Kepastian legalitas pasokan timah yang dilebur menjadi 1.500 ton timah balok.
Izin Operasional KIP: Validitas dokumen AMDAL dan zonasi penangkapan nelayan di sekitar area penambangan PT SMB.
Transparansi Pajak & Royalti: Potensi kerugian negara jika ada ketidaksesuaian pelaporan volume produksi.
Pihak penegak hukum dan instansi teknis setempat diharapkan dapat terus mengawal transparansi proses ini guna memastikan kelancaran iklim investasi tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan serta kepastian hukum bagi warga sekitar.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada SJN selaku penanggung jawab PT Sinergi Maju Bersama (PT SMB) serta pihak PT Mitra Graha Raya (PT MGR) untuk memperoleh penjelasan terkait asal-usul material, aktivitas produksi, serta informasi mengenai dugaan pengiriman timah balok tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT SMB, PT MGR maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
* Alitopan *








