Genap 2 Bulan, DPRD Babel Kejar Realisasi Kapal Cepat Jakarta–Bangka–Belitung

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat penting bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat konektivitas laut dengan Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menilai sudah saatnya Babel memiliki kapal cepat yang melayani rute Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta secara teratur, aman, dan terjangkau.

Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Babel tidak boleh bergantung pada satu moda transportasi. Ketika penerbangan terganggu, masyarakat harus memiliki alternatif agar pergerakan orang dan barang tetap berjalan.

“Keinginan kami sederhana. Jakarta, Pulau Bangka dan Pulau Belitung harus tetap terhubung dalam keadaan apa pun. Kalau konektivitas terjaga, arus orang dan barang akan terus berjalan. Ketika orang dan barang bergerak, uang ikut berputar dan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” kata Edi di Pangkalpinang, Senin (7/9/2026).

Dorongan itu merupakan kelanjutan pertemuan Edi dengan jajaran Direksi PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta pada 7 Juli 2026. Saat itu ASDP menyatakan akan melakukan kajian dan memberi kepastian awal dalam waktu sekitar dua bulan.

Tepat 7 September 2026, dua bulan sejak pertemuan tersebut, Edi berharap ASDP segera menyampaikan perkembangan kajian kepada masyarakat dan Pemprov Babel.

“Kami menghormati proses kajian yang sedang dilakukan ASDP. Namun, setelah dua bulan tentu kami berharap sudah ada gambaran awal. Apa hasil kajiannya, apa kendalanya, pelabuhan mana yang memungkinkan, kapal seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana perhitungan tarifnya dan apa yang harus disiapkan oleh daerah,” ujarnya.

Edi menegaskan kajian tidak boleh hanya terbatas pada rute Jakarta–Belitung. Pulau Bangka yang memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi lebih besar juga harus dimasukkan.

Data BPS mencatat sekitar 78,8 persen penduduk Babel berada di Pulau Bangka, termasuk Kota Pangkalpinang. Sementara sekitar 21,2 persen berada di Pulau Belitung.

“Ini bukan hanya kebutuhan Belitung. Pulau Bangka penduduknya jauh lebih banyak dan aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Kalau Bangka dan Belitung masuk dalam satu perencanaan, jumlah calon penumpangnya tentu lebih besar dan peluang kapalnya berjalan secara berkelanjutan juga semakin kuat,” jelasnya.

Ia mengusulkan Pelabuhan Pangkalbalam menjadi simpul untuk Pulau Bangka. Sementara untuk Belitung, ASDP dapat mengkaji kesiapan Pelabuhan Tanjung Ru atau Terminal Penumpang Tanjungpandan. Kedua pulau itu kemudian dihubungkan dengan Tanjung Priok dalam satu sistem pelayanan.

“Bentuk rutenya silakan dihitung secara teknis. Bisa Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta dengan jadwal masing-masing, atau disusun dalam satu pola perjalanan yang saling terhubung. Yang terpenting, masyarakat di kedua pulau mendapatkan akses laut cepat menuju Jakarta,” terangnya.

Menurut Edi, kapal cepat tidak dimaksudkan mematikan penerbangan. Moda laut dan udara harus berjalan berdampingan dan memberi pilihan kepada masyarakat.

“Kalau harga tiket pesawat murah, penerbangan akan ramai dan itu baik. Kalau kapal cepat tersedia dengan harga terjangkau, kapal juga akan memiliki pasarnya sendiri. Ada masyarakat yang mengutamakan waktu dan memilih pesawat. Ada juga yang ingin membawa barang lebih banyak atau mencari biaya perjalanan yang lebih ringan dan memilih kapal,” ungkapnya.

“Jangan melihatnya sebagai perebutan penumpang antara kapal dan pesawat. Yang harus kita lakukan adalah memperbesar keseluruhan arus perjalanan. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula uang yang dibelanjakan di Bangka Belitung,” tegas Edi.

Ia menilai kehadiran pelabuhan penumpang yang aktif akan menghidupkan ekonomi rakyat. Mulai dari warung makan, penjualan oleh-oleh, ojek, taksi, hingga penginapan.

“Kalau kapal datang dan berangkat secara rutin, pelabuhan akan hidup. Masyarakat bisa membuka warung, menyediakan kendaraan, menjual oleh-oleh dan menawarkan berbagai jasa. Jadi, yang memperoleh manfaat bukan hanya perusahaan kapal, tetapi masyarakat kecil yang mencari penghasilan di sekitar pelabuhan,” tuturnya.

Dampaknya juga akan dirasakan hotel, restoran, agen perjalanan, jasa ekspedisi, dan UMKM. Produk lokal seperti lada, hasil perikanan, makanan olahan, dan kerajinan akan mendapat akses pasar lebih luas.

Data BPS menunjukkan ekonomi Babel triwulan II 2026 tumbuh 4,01 persen. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 33,29 persen. Sektor perdagangan berkontribusi 15,25 persen, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan 19,85 persen.

Jumlah tamu menginap di Babel pada Juli 2026 naik 38,81 persen dibanding Juli 2025. Sementara penumpang laut yang berangkat dari Babel Januari–Juli 2026 tumbuh 6,85 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

“Data itu memperlihatkan bahwa pergerakan orang mempunyai pengaruh besar terhadap hotel, rumah makan, perdagangan, transportasi dan UMKM. Kalau konektivitas laut cepat dibuka, tentu ruang pertumbuhan sektor-sektor tersebut akan semakin besar,” kata Politisi Partai NasDem itu.

Edi menilai perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan DPRD dan ASDP. Pemprov Babel harus memimpin menggalang kekuatan seluruh kabupaten dan kota.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi, khususnya Bapak Gubernur, untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya ini. Pemprov perlu menggalang kekuatan seluruh kabupaten dan kota karena manfaat konektivitas ini bukan hanya untuk daerah yang memiliki pelabuhan,” tegasnya.

Ia menyebut tujuh pemerintah daerah di Babel perlu dilibatkan karena semua memiliki masyarakat yang bepergian ke Jakarta dan barang yang perlu dipasarkan.

“Jangan bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi harus menjadi pengikatnya. Satukan data dan kepentingan seluruh kabupaten dan kota, kemudian bawa usulan yang lengkap kepada ASDP, Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Kalau daerah datang dengan kekuatan bersama, perjuangan ini tentu akan lebih didengar,” ujarnya.

Edi berharap koordinasi itu menghasilkan langkah konkret berupa penentuan rute, jenis kapal, waktu tempuh, tarif, frekuensi, kesiapan pelabuhan, dan jadwal uji coba.

“Ini bukan sekadar berbicara tentang sebuah kapal. Ini menyangkut ketahanan transportasi, perdagangan, pariwisata, lapangan kerja dan masa depan ekonomi Bangka Belitung. DPRD sudah memulai dan akan terus mengawal. Sekarang kita membutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menghimpun seluruh kekuatan daerah agar konektivitas Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta benar-benar dapat diwujudkan,” tutupnya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *