DPRD Babel Kejar Pencairan Anggaran ke Komisi V DPR RI, Soroti DBH Royalti Timah

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawal sejumlah aspirasi daerah dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI. Pembahasan difokuskan pada percepatan pencairan anggaran serta persoalan strategis seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan Dana Bagi Hasil royalti timah.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta bersama Komisi III DPRD Babel, menyampaikan langsung sejumlah usulan masyarakat Bangka Belitung ke Komisi V DPR RI.

“Beberapa waktu lalu kita sudah ke Komisi V DPR RI untuk menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Edi Nasapta di Pangkalpinang, Senin (7/9/2026).

Edi mendorong pemerintah daerah dan wakil rakyat Babel di tingkat pusat memperkuat pengawalan terhadap anggaran yang menjadi kebutuhan daerah.

Ia menyebut sejumlah data usulan telah diminta untuk dilengkapi dinas terkait di tingkat provinsi sejak 2025. Namun hingga kini anggaran tersebut belum dicairkan dan belum muncul dalam penganggaran.

“Data-data sudah saya minta untuk dilengkapi di dinas provinsi. Sampai saat ini verifikasi sudah dilakukan dari 2025, namun belum dicairkan dan tidak dimunculkan,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah pengawalan di tingkat pusat belum berjalan maksimal.

“Pengawalan itu dari sisi pemerintah dengan melengkapi komponen prosedur resmi sudah dilaksanakan. Karena ditakutkan walaupun sudah masuk di online, tapi tetap tidak masuk juga kalau cuma menunggu dan usulan ini tidak mentok di kebijakan saja,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Edi juga menyampaikan sejumlah persoalan krusial Babel. Mulai dari kehutanan, perkebunan kelapa sawit, Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan logam, hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang dinilai sudah tidak efektif.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah yang hingga kini belum dibayarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Dia meminta agar anggaran yang belum dicairkan pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan segera diperiksa.

“Saya suruh cek ulang, karena yang tahun lalu tidak di cairkan dan tahun ini anggarannya juga belum dicairkan. Jangan sampai tahun depan tidak dicairkan juga, nanti terhitung tiga tahun tidak dicairkan,” sebutnya.

Edi berharap para wakil rakyat asal Babel di DPR RI turut mendorong dan mengawal usulan daerah hingga terealisasi.

“Kita berharap adanya tanggung jawab nyata dan proaktif dari tiga wakil Babel di DPR RI terhadap daerah pemilihan mereka, jangan justru seperti tidak ada beban. Dinas-dinas juga harus proaktif, termasuk kabupaten/kota untuk ikut mengawal secara prosedural administratif maupun aspiratifnya,” harapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif dan prosedural dari instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menanggapi kunjungan tersebut, Edi menyebutkan Komisi V DPR RI menyatakan kesiapan dan berjanji akan menyuarakan hak-hak serta aspirasi masyarakat Babel dalam forum rapat DPR RI maupun lintas kementerian terkait. (HI)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *