Perpres 79/2026 Terbit, PT TIMAH Sebut Jadi Tonggak Baru Tata Kelola Timah di Babel

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Rabu (8 Sepyember 2026) Direksi PT TIMAH Tbk menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 31 Agustus 2026 itu dinilai tidak penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan operasional, serta kepunahan ekonomi bagi ekosistem pertambangan timah.

Perpres 79/2026 meletakkan landasan tata kelola yang transparan dan berkekuatan hukum. Fokusnya meliputi kepastian struktur biaya produksi berbasis kualitas bagi Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), penegasan kejelasan asal-usul materi, serta sinergi pembinaan lintas sektoral.

*Biaya Produksi Riil dan Keuntungan PJP Dijamin*

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah pengaturan keadilan bagi pelaku pencurian melalui PJP. Peraturan tersebut menetapkan struktur biaya produksi wajib memperhitungkan komponen riil di lapangan serta memperhatikan standar kualitas yang berimbang dan saling menguntungkan antara perusahaan dan PJP.

Direktur Operasi PT TIMAH Tbk, Handy Geniardi, menegaskan perusahaan berkomitmen memastikan tata kelola biaya produksi berjalan akuntabel dan selaras dengan peningkatan kualitas operasional.

“Perpres 79/2026 memberikan kerangka kerja yang jelas. Perusahaan memperhatikan pentingnya penataan struktur biaya produksi riil yang berimbang dengan perhatian terhadap aspek kualitas, sehingga hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara PT Timah dan PJP dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Handy, Senin (8/9/2026).

*Kejelasan Asal-Usul Bahan di Belitung*

Poin krusial lainnya adalah penekanan pada kejelasan asal-usul atau ketertelusuran material penambangan, khususnya di wilayah Belitung. Peraturan ini memberikan landasan agar aktivitas penambangan dapat berjalan dengan kepastian asal-usul yang dapat diperoleh berasal dari IUP PT TIMAH.

Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk, Ilhamsyah Mahendra, menyampaikan kejelasan asal-usul masyarakat ini menjadi dukungan agar penambangan di Belitung terus memberikan dampak positif bagi perekonomian.

“Dengan adanya Perpres ini, proses penambangan di wilayah Belitung mendapatkan landasan yang jelas melalui verifikasi asal usul bahan yang bersumber dari IUP PT Timah. Hal ini memastikan bahwa aktivitas penambangan dapat terus berjalan secara tertib dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Belitung,” jelas Ilham.

*Perkuat Sinergi Lintas Sektor*

Keberhasilan implementasi Perpres 79/2026 juga ditopang sinergi pembinaan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya untuk mempercepat penyelarasan zonasi dan wilayah penambangan serta menjamin tercapainya tata kelola yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Direktur Transformasi Perusahaan, Legal dan SDM PT TIMAH Tbk, Ratih Mayasari, menjelaskan Perpres ini memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang tertata.

“Perpres 79/2026 mendorong sinergi pembinaan yang melibatkan kementerian terkait untuk menyelaraskan zona dan wilayah penambangan secara terpadu. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh rangkaian operasional pertambangan berjalan selaras, mematuhi hukum, dan memberikan kepastian tata kelola jangka panjang,” terang Ratih.

Melalui pemberlakuan Perpres 79/2026, PT TIMAH Tbk optimistis tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung memasuki babak baru yang lebih tertib, transparan, dan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *