PANGKALPINANG — PT Timah Tbk memperkuat tata kelola perusahaan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum di Kepulauan Bangka Belitung.
Pada Selasa (23/9/2026), PT Timah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung tentang bantuan pengamanan, penertiban aset, dan penegakan hukum dalam mendukung operasional. Sehari kemudian, Rabu (24/9/2026), perusahaan menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Babel dan Kejaksaan Negeri se-Babel terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara serta optimalisasi pemulihan aset.
Penandatanganan dengan Polda Babel dilakukan oleh Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro dan Kapolda Babel Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing di Graha Timah Pangkalpinang.
Restu menyampaikan kerja sama tersebut merupakan perpanjangan dari yang telah berjalan dan akan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis Sistem Manajemen Pengamanan.
“Alhamdulillah PKS dan turunannya bisa dimulai. Sebelumnya sudah dilakukan, ini merupakan bagian dari perpanjangan. Kami merasakan bahwa PT TIMAH membutuhkan dukungan dalam menjalankan peningkatan tata kelola operasional perusahaan,” kata Restu.
Kapolda Babel Viktor Theodorus Sihombing menegaskan pelaksanaan kerja sama harus sesuai aturan hukum.
“Kerja sama ini sesuai judulnya, membantu pengamanan, penertiban aset dan penegakan hukum. Seluruh pelaksanaan tugas harus tetap mengacu pada peraturan dan asas yang berlaku,” katanya.
Sementara kerja sama dengan Kejaksaan meneruskan kesepakatan yang telah ditandatangani pada 19 Maret 2024.
“Bagi PT TIMAH, kerja sama ini memiliki arti strategis dalam memperkuat tata kelola, memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Restu.
Restu menambahkan kerja sama ini merupakan praktik tata kelola yang lazim di BUMN.
“Fungsi Jaksa Pengacara Negara membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama ini kami lanjutkan sebagai bagian dari peningkatan tata kelola perusahaan,” ujarnya.
Kepala Kejati Babel Riono Budisantoso menekankan pentingnya tindak lanjut terukur.
“Kami berharap kerja sama ini ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif, komunikasi yang terbuka, dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Rangkaian kerja sama ini merupakan perpanjangan sejak kepemimpinan Restu Widiyantoro di PT Timah, yang ditandai dengan didirikannya Griya Bhayangkari dan Griya Adhyaksa di kantor pusat PT Timah Pangkalpinang. Langkah ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sumber : Humas PT Timah Tbk








