Akhiri Tumpang Tindih Ruang Laut, DPRD Babel Revisi Perda RZWP3K Selamatkan Nelayan Batu Beriga dan Lubuk Besar

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak mengatasi konflik pemanfaatan ruang laut yang marak di Batu Beriga dan Lubuk Besar.

Melalui Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRD Babel, Kamis (1/10/2026), DPRD menggelar Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Gubernur Babel Hidayat Arsani, serta Forkopimda Babel.

Ketua Bapemperda DPRD Babel, Ferry, menegaskan revisi ini bukan menghapus Perda lama, melainkan menyempurnakan pasal yang tidak lagi relevan.

“Revisi yang kami usulkan hari ini bukan dimaksudkan untuk menghapus atau meniadakan Perda Nomor 3 Tahun 2020, melainkan melakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan penataan kembali terhadap pasal-pasal yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegas Ferry.

Menurutnya, revisi krusial untuk menyelaraskan tata ruang laut dengan regulasi nasional terbaru dan mengatasi tumpang tindih alokasi ruang.

“Kawasan laut Bangka Belitung dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, transportasi, pariwisata, hingga pertambangan,” ujarnya.

Ia menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut permintaan masyarakat yang menginginkan perubahan aturan pemanfaatan ruang laut, termasuk persoalan zonasi di Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.

“Penataan ini harus mampu melindungi ruang hidup dan penghidupan nelayan serta masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis,” jelasnya.

“Revisi Perda Nomor 3 tahun 2020 ini bukan untuk menghapus aturan yang sudah ada. Melainkan perubahan diarahkan untuk melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan penataan kembali sejumlah pasal yang dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Ferry menambahkan persoalan utama yang menjadi perhatian adalah potensi tumpang tindih alokasi ruang dan konflik pemanfaatan ruang laut.

“Kondisi ini turut dikaitkan dengan dinamika pemanfaatan wilayah Batu Beriga dan perairan Lubuk Besar,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.

Dalam pembahasan Ranperda, Bapemperda mendorong keterlibatan akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, hingga nelayan.

“Kami berharap penyusunan Ranperda berbasis data teknis, kajian spasial, kajian hukum, dan analisis lingkungan yang akuntabel dengan melibatkan akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, hingga nelayan,” harapnya.

“Ranperda ini diharapkan melahirkan tata kelola ruang laut yang adil, transparan, dan beri kepastian hukum jangka panjang,” tutupnya. (Hi)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *