PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Masyarakat Desa Bedengung, Kabupaten Bangka Selatan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan tuntutan pemberhentian Kepala Desa atas dugaan pelanggaran fatal dan penyalahgunaan wewenang.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan penanganan persoalan tersebut merupakan kewenangan Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Namun DPRD Provinsi tetap menerima aspirasi warga.
“Bukan bermaksud mengambil wewenang, tapi karena masyarakat datang ke sini, tidak mungkin tidak kami terima. Saya sudah izin ke Bupati Bangka Selatan untuk menerima aspirasi ini agar tidak terjadi ketersinggungan,” ujar Didit saat pertemuan, Rabu (7/10/2026).
Dalam audiensi, warga menyerahkan berkas bukti dugaan pelanggaran kepada Bagian Hukum dan Inspektorat Bangka Selatan. Disepakati penyelesaian dalam 14 hari kalender.
“Mudah-mudahan selama 14 hari ini Bupati sudah memutuskan apa yang diinginkan masyarakat, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Didit.
Kepala Inspektorat Bangka Selatan, Ari Dinata, mengonfirmasi telah menerima laporan resmi sejak 5 Oktober dan menerbitkan surat tugas pemeriksaan pada 6 Oktober.
Ari menyebut laporan mencakup indikasi pelanggaran berat.
“Kesalahan fatal yang dilaporkan antara lain penyalahgunaan wewenang, dugaan penerimaan gratifikasi, hingga komisi (fee),” ungkap Ari.
Ia mengatakan detail temuan belum dapat dipublikasikan karena pemeriksaan masih berjalan.
“Sesuai kesepakatan, target kami 14 hari kerja pemeriksaan ini selesai. Kami akan tindak lanjuti arahan pimpinan dan laporan resminya akan kami sampaikan setelah seluruh proses rampung,” tutupnya. (Hi)








