PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi mematikan perusahaan pers daerah.
Regulasi yang efektif tahun ini mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), termasuk PT yang menaungi perusahaan pers, menyampaikan persetujuan laporan tahunan hasil RUPS yang dimuat dalam akta notaris kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Batas akhir pelaporan tahun buku 2025 ditetapkan paling lambat 31 Oktober 2026.
Ketua SMSI Babel Bardian Zakaria menegaskan kewajiban tersebut memberatkan media lokal.
“Ini berpotensi membunuh perusahaan pers. Kami setuju tertib administrasi, tapi kalau setiap tahun wajib akta notaris RUPS laporan tahunan dengan biaya kisaran Rp 4 juta, sementara pendapatan media daerah sekelas UMKM, ini namanya mematikan,” tegas Bardian, Minggu (19/10).
Ia menjelaskan, Pasal 16 Permenkum tersebut mewajibkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Persetujuan RUPS wajib dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan ke Kemenkum paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani. Laporan wajib memuat laporan keuangan, nama direksi dan komisaris beserta rincian gaji dan tunjangan, kegiatan usaha, hingga tanggung jawab sosial.
“Media kecil tidak punya divisi keuangan dan legal seperti korporasi besar. Kalau terlambat, ada sanksi teguran hingga pemblokiran SABH. Kalau SABH diblokir, perusahaan tidak bisa ubah data apa pun. Ini sama saja perusahaan dimatikan secara administratif,” katanya.
SMSI Babel meminta Kementerian Hukum meninjau ulang dan memberikan kebijakan afirmatif bagi perusahaan pers.
“Jangan sampai karena ingin tertib, tapi justru membunuh pers daerah. Kami minta ada pengecualian atau skema biaya khusus untuk perusahaan pers,” tutup Bardian.
Terkait regulasi ini, SMSI Babel pada Juli 2026 telah beraudiensi dengan Kakanwil Kemenkum Babel Johan Manurung.
“Kami siap memfasilitasi pertemuan antara para pemilik media dengan organisasi yang menaungi para notaris. Melalui komunikasi tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik sehingga pelaksanaan regulasi tetap berjalan tanpa memberatkan pelaku usaha media,” ujar Johan saat itu.
Johan menegaskan Kanwil Kemenkum Babel terbuka terhadap masukan demi kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.
Sesuai regulasi, PT yang tidak patuh hingga 31 Oktober 2026 akan dikenai sanksi teguran tertulis hingga pemblokiran layanan SABH. Masa relaksasi tersebut berdasarkan Permenkum 49/2025, di mana aturan normal pasca-transisi mewajibkan pelaporan via SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani, dengan sanksi berlaku mulai 1 November 2026. (Hi)








