PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memanggil General Manager Pertamina, Kapolda, dan 60 pemilik SPBU se-Bangka Belitung terkait antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai di luar batas kewajaran.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat dan merugikan pedagang akibat distribusi barang terhambat.
Hal itu disampaikan Didit usai menerima audiensi Aliansi Umat Islam Babel terkait kelangkaan BBM, Selasa (27/10/2026).
“Untuk itu kami akan kembali mengundang GM Pertamina, Kapolda serta 60 pemilik SPBU se-Bangka Belitung. Pertemuan dijadwalkan Kamis 29 Oktober 2026 mendatang,” tegas Didit.
Ia menyebut sidak bersama Pertamina membuktikan kebutuhan BBM di Babel tinggi dan tata kelola distribusi harus segera dibenahi, termasuk solar untuk nelayan.
“Untuk itu saya mengapresiasi atas kepedulian dari para ulama se Babel khususnya yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung. Dan kami DPRD Babel juga siap menerima aspirasi dan berusaha menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebab dalam persoalaan panjangnya antrian BBM di SPBU di Bangka Belitung ini, kita tidak mencari siapa-siapa yang salah, tapi kita ingin mendapatkan solusinya,” jelasnya.
Didit mengungkapkan dugaan adanya pengecer ilegal yang membeli BBM berulang dengan bantuan oknum SPBU sehingga memperparah kelangkaan.
“Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kondisi kelangkaan BBM dan panjangnya antrian di SPBU ini juga diduga kuat adanya keterlibatan para pengerit ilegal yang membeli bbm secara berulang-ulang dengan oknum petugas SPBU,” sebut Didit.
Ia menegaskan persoalan tata kelola solar nelayan harus ditindaklanjuti sesuai data Dinas Perikanan dan Kelautan Babel.
“Persoalan ini harus menemukan solusinya lebih cepat, karena dikhawatirkan akan menyebabkan masalah sosial yang semakin rumit di tengah masyarakat,” tegas Didit.
Antrean panjang juga berdampak pada pedagang, harga sembako, hingga aktivitas ibadah dan pendidikan.
“Tapi kami yakin setelah nanti kita lakukan pertemuan, pasti ada jalan keluarnya, langkah persuasif yang harus kita lakukan termasuk pula bagaimana kita juga akan mengkaji untuk masalah kebutuhan dan harga khusus bagi nelayan maupun industri yang kita harapkan ke depan tidak menggunakan subsidi,” jelasnya.
“Selain itu, kita juga akan terus memperjuangkan untuk penambahan tangki di depot Pertamina yang ada di Bangka Belitung, meskipun untuk hal ini butuh proses panjang,” tutup Didit. (Hi)








