PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanggil Pertamina, Polda Babel, dan 60 pemilik SPBU se-Babel untuk mencari solusi antrean panjang BBM yang dinilai di luar batas kewajaran.
Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Ketua Komisi II Dodi Kusdian, anggota DPRD Babel, Ditreskrimsus Polda Babel, perwakilan Pertamina, dan pemilik SPBU.
Dalam rapat tersebut disepakati tiga solusi untuk mencegah antrean panjang dan menjaga stabilitas harga.
Pertama, perpanjangan jam operasional SPBU atas usulan Ditreskrimsus Polda Babel.
“Adapun ketentuan waktu operasional terbaru diatur sebagai berikut, wilayah Kota beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dan wilayah Kabupaten beroperasi hingga pukul 19.00 WIB,” ucap Didit.
Didit mengatakan perpanjangan jam wajib dikoordinasikan dengan kepolisian setempat dan mulai berlaku efektif keesokan harinya.
Kedua, pendataan sub-penyalur BBM. Disperindag diminta mengundang Kepala Dinas terkait untuk pendataan menyeluruh per kecamatan agar penyaluran BBM bersubsidi merata dengan harga wajar.
“Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya harga eceran BBM yang sempat menembus angka Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter,” tegas Didit.
Ketiga, penguatan pengawasan melalui pemasangan CCTV di setiap SPBU yang terhubung langsung dengan kepolisian untuk memantau penyaluran BBM bersubsidi secara real-time.
“Disini tidak melarang aktivitas pembelian BBM oleh masyarakat, termasuk pengerit selama tidak merugikan kepentingan masyarakat luas,” ungkapnya.
Terkait kajian hukum batas harga eceran yang sempat dikaji Gubernur dan mendapat catatan Ombudsman, kini dikaji ulang Ditreskrimsus.
“Jika tidak ditemukan unsur pidana, kebijakan batas harga akan dilanjutkan; namun jika berpotensi melanggar aturan tindak pidana, kebijakan tersebut tidak akan diteruskan mengingat BBM yang disalurkan bersifat subsidi negara,” jelasnya.
Didit menegaskan situasi penyaluran BBM dilematis karena pengecer dan masyarakat sama-sama terdampak.
“Oleh karena itu, langkah perpanjangan jam operasional dan pendataan sub-penyalur ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah (win-win solution) agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan kondusif,” tutupnya. (Hi)








