PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tidak hanya menggelar rapat. Tiga anggotanya ditugaskan turun langsung ke Teluk Uber, Kabupaten Bangka, besok pagi.
Adapun ketiga anggota DPRD Babel yang ditugaskan yakni Maryam, Nolita, dan Levian. Ketiganya akan didampingi dinas terkait dan aparat kepolisian untuk memeriksa langsung kondisi perairan yang dipersoalkan masyarakat.
Penugasan itu disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).
“Saya minta besok pagi Ibu Nolita, Ibu Maryam, Pak Levian didampingi dinas-dinas juga ke lapangan. Saya minta Dinas ESDM juga turun. Pak Kapolsek, tolong didampingi teman-teman kami,” ujar Didit.
Didit menegaskan, pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan peruntukan kawasan perairan Teluk Uber berdasarkan dokumen tata ruang yang berlaku, sekaligus mencocokkannya dengan kondisi nyata di lapangan.
“Tidak cukup hanya mendengar di ruang rapat. Kita harus lihat langsung kondisi kawasannya, agar keputusan yang diambil nanti sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.
RDP sendiri akhirnya diskors karena pihak perusahaan dan camat setempat tidak hadir. DPRD Babel menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, OPD, dan perusahaan tambang.
“Kita akan mengundang pihak perusahaan, Dinas Kelautan, dan Pemda Bangka. Tidak boleh lepas tangan. Kita juga akan mengundang camat dan seluruh kepala dinas terkait,” tegas Didit.
Dalam rapat tersebut, Didit juga meminta perwakilan masyarakat, Abun, menyampaikan bukti-bukti penolakan secara tertulis kepada DPRD Babel. Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sekaligus dasar penyusunan kronologi persoalan sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi.
“Saya minta kepada Pak Abun, sampaikan kepada kami secara tertulis bukti-bukti penolakan. Kita minta bukti dikirim kepada DPRD biar kami kaji. Kita bikin kronologisnya,” kata Didit.
Didit juga meminta agar aktivitas yang menjadi sumber polemik didinginkan sementara sembari pemerintah dan pihak terkait melakukan kajian serta mencari penyelesaian berdasarkan aturan yang berlaku.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
“Yakin dan percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluar kalau kita menangani dengan hati yang dingin dan tenang. Apalagi teman-teman DPRD sudah menyuarakan aspirasi yang sama dengan yang Bapak-bapak sampaikan,” ungkapnya.
Didit turut menyinggung adanya ruang evaluasi terhadap peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memanfaatkan ruang tersebut untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kemungkinan penyesuaian kawasan menjadi zona tangkap nelayan.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen tata ruang Kabupaten Bangka terlebih dahulu.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara peruntukan kawasan dengan aktivitas pertambangan, DPRD akan meminta penjelasan dari dinas terkait, termasuk Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Kelautan.
Didit berharap pertemuan lanjutan dapat menghasilkan kejelasan mengenai status peruntukan kawasan Teluk Uber sekaligus menemukan solusi yang dapat diterima dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan pesisir. (Hi)








