SUNGAILIAT, BANGKA – harianinfo.com —sabtu 21/11/2026 – Aktivitas penambangan timah ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jalan Laut, Lingkungan Nelayan 2, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, menuai keluhan keras dari masyarakat pesisir karena dinilai sangat mengganggu alur lalu lintas perahu nelayan. Operasi tambang yang dilaporkan berjalan masif atau “gila-gilaan” tersebut oleh warga dikaitkan dengan rombongan yang disebut bernama Iwan, Yono, dan Dulah.
Menurut keterangan warga setempat, penambangan yang dilakukan langsung di jalur perairan tersebut menyebabkan pendangkalan serta penyempitan alur pelayaran. Kondisi ini menyulitkan perahu nelayan saat keluar masuk menuju laut maupun saat bersandar, terutama ketika air surut.
“Kalau air mulai surut, perahu sering nyangkut atau susah lewat karena alurnya semakin dangkal dan menyempit akibat aktivitas penambangan di aliran sungai ini. Padahal jalur ini urat nadi kami keluar masuk melaut,” ujar salah seorang nelayan di Lingkungan Nelayan 2 .
Selain menghambat aktivitas melaut sehari-hari dan memperlambat waktu perjalanan ke laut, penumpukan material galian serta peralatan tambang di area DAS juga meningkatkan risiko kerusakan pada armada perahu nelayan.
“Selain memperlambat perjalanan ke laut, sisa galian dan peralatan di sekitar alur membuat kami ekstra hati-hati. Salah sedikit bisa kena bodi atau baling-baling perahu, padahal biaya perbaikan tidak murah,” ungkap warga sekaligus nelayan setempat.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Lingkungan Nelayan 2 mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait di Kabupaten Bangka segera turun ke lokasi untuk melakukan penertiban. Langkah tegas ini dinilai mendesak agar alur lalu lintas nelayan kembali normal dan kerugian ekonomi masyarakat pesisir tidak semakin meluas.
“Kami hanya berharap ada perhatian dan penertiban dari pihak yang berwenang agar alur perahu kembali lancar dan mata pencaharian nelayan di sini tidak terus terhambat,” harap perwakilan warga Lingkungan Nelayan 2 .
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang namanya disebut warga belum memberikan klarifikasi resmi, sementara instansi terkait juga belum mengeluarkan pernyataan mengenai tindakan penertiban di lokasi tersebut. ( Alitopan)









