PANGKALPINANG,HARIANINFO.COM – Aksi demo kian marak dalam beberapa minggu terakhir di Kota Pangkalpinang, teranyar di kantor Kelurahan Kampung Opas dan Lontong Pancur, dan kantor Walikota Pangkalpinang semakin memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait sikap Pejabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.
Sebagai pejabat yang diamanahkan menjaga stabilitas dan netralitas di masa Pilkada 2024, Budi Utama dituntut komitmennya dalam menjalankan tugas dengan menjaga kondusivitas, netralitas, dan profesionalitas di tengah ketegangan politik yang kian memanas.
Aksi unjuk rasa dari Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) di depan kantor Wali Kota Pangkalpinang disambut baik Budi pada Jumat (25/10/2024).
Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa aksi ini sudah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak terkait, dan pemerintah kota siap mendengar aspirasi mereka.
“Kami sudah menerima laporan mengenai PNS dan PHL yang diperkirakan tidak netral, dan kami memastikan akan segera mematuhinya secara normatif,” tegas Budi.
Budi Utama juga menggarisbawahi bahwa kegagalan akan segera memanggil para PNS dan PHL yang diduga melanggar prinsip netralitas dalam konteks Pilkada. Selain itu, ia menyebutkan bahwa berkas laporan dari pihak KAHMI telah diserahkan ke Bawaslu Pangkalpinang dan akan diserahkan langsung kepadanya untuk proses lebih lanjut.
Budi menjelaskan bahwa tindak lanjut atas laporan ini akan dilakukan dengan kajian yang komprehensif sebelum diberikan sanksi. “Ada tiga kategori sanksi yang akan kami pertimbangkan, yakni ringan, sedang, dan berat, dan semuanya akan diperiksa dengan cermat sebelum keputusan diambil,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan transparansi dalam proses penanganan kasus ini. “Kami pastikan laporan ini akan dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah kami ambil untuk menjaga integritas proses demokrasi di kota ini,” ungkap Budi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, juga mendukung langkah Pj Wali Kota dengan menyatakan bahwa pihaknya rutin memberikan arahan kepada para Camat dan Lurah untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Fahrizal menyebutkan, proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan memeriksa bukti-bukti secara menyeluruh sebelum menjatuhkan keputusan.
“Kami akan memverifikasi data dan bukti yang telah disampaikan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Proses ini tidak boleh terburu-buru demi memastikan bahwa semua tindakan yang kami ambil tepat dan sesuai dengan aturan,” ujar Fahrizal.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang ini menunjukkan sikap yang tegas dan profesional dalam menjaga netralitas aparatur negara di tengah-tengah dinamika politik Pilkada. Masyarakat Kota Pangkalpinang pun diharapkan dapat mengikuti proses ini dengan tenang dan ikut mendukung terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka menyongsong pesta demokrasi yang adil dan bersih.








