PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Dari 16 temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) beberapa waktu lalu, ada satu yang menjadi perhatian serius DPRD Babel yakni terkait pengelolaan aset di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno,
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Babel Edy Iskandar seusai mengikuti rapat tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Bangka Belitung Tahun 2024, di ruang Banggar DPRD Babel, pada Senin (7/7/2025).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkap temuan dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pemeriksaan terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan alat kesehatan (alkes) senilai miliaran rupiah.
Dalam laporan yang dirilis BPK, disebutkan bahwa dari total aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1,56 triliun, sekitar Rp483,7 miliar tercatat berada di RSUD Soekarno. Namun ironisnya, hasil pemeriksaan fisik secara uji petik justru menemukan sebanyak 46 unit alat kesehatan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
Temuan ini meliputi alat-alat vital seperti 22 unit ventilator, 10 unit defibrillator, dan 14 unit patient monitor.
“Jadi di rumah sakit itu bukan temuan keuangan, tapi pencatatan aset yang dianggap tidak clear,” kata Edy kepada media ini.
Ia menjelaskan bahwa BPK menemukan sejumlah barang yang tidak dapat ditemukan fisiknya saat pemeriksaan dilakukan.
“Belum dikatakan hilang, tapi ketika diperiksa barangnya tidak ada. Jumlah barang yang tidak ditemukan itu lumayan banyak, sekitar 46 item,” ungkapnya
Menindaklanjuti temuan ini, Politisi Partai Golkar ini
menegaskan bahwa DPRD telah meminta pemerintah daerah untuk menyusun garis waktu (timeline) yang jelas dalam menindaklanjuti laporan BPK.
“Kami pertama minta pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan pemeriksaan BPK itu membuat timeline secara jelas. Jadi, setiap tahapan-tahapan itu kapan,” tegasnya.
Menurut Edy, pemerintah daerah tidak bisa hanya menyatakan akan menyelesaikan dalam 60 hari.
“Tetapi, dalam minggu ini apa yang sudah harus selesai, dalam tiga hari ke depan apa yang sudah harus selesai. Jadi, langkah-langkah itu harus konkret,” cetusnya.
Dia menjelaskan bahwa 16 temuan yang disampaikan BPK tersebut telah didiskusikan sebelumnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dalam pertemuan tadi kami juga mendengar penjelasan dari BPK mengenai apa saja yang menjadi objek pemeriksaan dan temuan pada 16 item tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TAPD telah menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan semua temuan.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa tidak semua temuan BPK berkaitan dengan aspek keuangan semata.
“Ada juga yang bersifat prosedural dan berkaitan dengan mekanisme,” tutupnya.(Ld1)








