Cemarkan Sumur Akibat Tambak Udang PT SBB Warga Rajik Ngadu ke DPRD Babel, Edi Nasapta: Mereka Minta Fasilitas Air Bersih

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG,Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima aduan langsung dari masyarakat Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terkait dugaan pencemaran air yang disebabkan oleh operasional tambak udang PT Samudra Berkah Bersama (SBB).

Dalam audiensi rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, didampingi anggota Komisi III DPRD Babel serta puluhan masyarakat Desa Rajik, General Manager PT SBB, yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel, Kamis (10/7/2025).

Seusai rapat, Edi Nasapta menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi.

“Pada akhirnya semua berjalan dengan baik. Kami telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Rajik,” ujarnya.

Dia menyampaikan, dari hasil pertemuan tersebut
masyarakat menginginkan fasilitas air bersih serta perhatian lebih dari perusahaan.

“Pihak perusahaan sudah menyatakan untuk menyanggupinya. Kami minta waktu secepatnya, dan mereka tadi minta paling lama dua bulan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sebelum penyediaan fasilitas air bersih permanen, pihak perusahaan akan memberikan kompensasi.

“Sebelum itu, tentunya pihak perusahaan akan memberikan kompensasi-kompensasi seperti air bersih setiap hari, baik air minum maupun air mandi,” jelasnya.

Meskipun perizinan PT SBB telah dinyatakan lengkap, Edi menyebutkan adanya beberapa revisi yang perlu dilakukan.

“Ternyata ada kekeliruan setelah dibuka oleh Pak Agus tadi selaku General Manager PT SBB, perizinannya sudah lengkap dan baik, tetapi ada revisi-revisi,” sebut Politisi Partai Nasdem ini.

“Kita pantau kelanjutan hasil pertemuan kita, apakah mereka melaksanakan apa yang menjadi hasil rapat hari ini,” sambungnya.

Ia juga mengimbau semua pihak terkait untuk berbenah diri.

“Kami minta kepada semua pihak yang terkait pembenahan diri, masyarakat juga, supaya kondisi kita perlu investasi, tapi investasi juga tidak boleh serampangan,” tuturnya.

Edi Nasapta menggarisbawahi akar masalah utama yang diadukan masyarakat adalah penyerapan air ke dalam sumur warga.

“Itu persoalannya, nanti  itu akan segera diatasi dengan pembuatan fisik air bersih untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Andika selaku perwakilan warga berharap adanya pengkajian ulang perizinan dan lokasi letak tambang yang berdekatan dengan hutan kawasan dan permukiman masyarakat.

“Apabila banyak terjadi temuan, dalam perizinan dan mekanisme pengoperasian yang mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan warga. Sebaiknya saya mohon untuk perizinan dicabut, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dengan masyarakat,” tegasnya.(wa)

Adapun Kronologi Kejadian Pengaduan Masyarakat Desa Rajik Kabupaten Bangka Selatan:

1. Berdasarkan surat pelimpahan aduan masyarakat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Sekatan pada tanggal: 17 April 2025 Nomor surat: 600.4.6/74/DLH/2025 yang diterima oleh Dinas LHK Provinsi tanggal 05 mei 2025, perihal pelimpahan pengaduan masyarakat Desa Rajik dan berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan DLH kabupaten Bangka Selatan ditemukan sumur warga sudah tercemar air laut (kondisi sumur sebanyak 40 warga kondisinya tidak layak minum/asin).
​
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kep Bangka Belitung melakukan verifikasi ke lapangan pada tanggal 07 Mei 2025 ke lokasi usaha/kegiatan PT. Samudra Berkah Bersama (SBB) dan lokasi pemukiman warga. Hasil verifikasi ditemukan bahwa perusahaan melakukan beberapa pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan Hidup yang diduga mengakibatkan tercemarnya sumur warga. Pada saat dilokasi perusahaan sudah di perintahkan untuk melakukan perbaikan pelanggaran tersebut dan menyediakan kebutuhan air bersih warga terdampak.
​
3. Tanggal 19 Mei 2025 diadakan pertemuan pembahasan bersama DLHK, DPMPTSP Provinsi Babel dengan PT. SBB yang di wakili  Christian Brandon Limbono sebagai Manager dan Andi Yudicahyono sebagai manager lapangan, hasil dari pembahasan perusahaan memperbaiki beberapa pelanggaran yang dilakukan dan akan berupaya mensuplai kebutuhan air bersih warga.
​
4. Sampai dengan saat ini DLHK Babel sudah menyelesaikan draft Sanksi Administratif untuk PT. SBB, namun masih menunggu beberapa instrument kelengkapan administratif ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan penerbitan Sanksi Adminitrasi tersebut. Sampai saat ini DLHK juga melakukan pemantauan pelaksanaan perbaikan kondisi lapangan melalui online diantaranya perusahaan sudah memperbaiki beberapa pelanggaran dilapangan dan juga sudah mengupayakan pemenuhan kebutuhan air (tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan semua warga, baik secara kualitas maupun kuantitas).

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *