Polemik Kebun Sawit di Bangka Barat: DPRD Berjanji Cari Solusi

banner 468x60
Spread the love

Pangkalpinang, Harianinfo.com — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)  mengungkap sejumlah permasalahan  terkait keberadaan perusahaan sawit di Kabupaten Bangka Barat (Babar), Senin (3/11/2025).

PT Sawindo Kencana, yang diduga mengelola kebun di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan Edi Iskandar, menjadi wadah bagi para Kepala Desa (Kades) Badan Permusawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait permasalahan yang telah berlangsung selama ini.

Arlan Densi, Kepala Desa Buyan Kelumbi, mengungkapkan kebingungan dan kekecewaan masyarakat terkait status lahan dan dana yang ditranfer ke rekening Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terkatung-katung akibat permasalahan ini.

“Kami sangat bingung dengan situasi ini. Di satu sisi, MOU telah disepakati dan dana telah masuk ke rekening Bumdes. Namun, di sisi lain, kami dilarang menggunakan dana tersebut karena dianggap ilegal,” ujarnya dengan nada kesal.

Arlan menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada Memorandum of Understanding (MOU) antara desa-desa di kecamatan Tempilang dengan PT Sawindo Kencana terkait pengelolaan kebun di luar HGU.

Namun, Bupati Bangka Barat kemudian menyatakan bahwa MOU tersebut ilegal dan tidak sah.

Akibatnya, dana bagi hasil dari perusahaan yang telah masuk ke rekening Bumdes menjadi bermasalah dan dilarang untuk digunakan.

Permasalahan semakin rumit dengan adanya ketidakjelasan mengenai status lahan di luar HGU tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menganggap lahan tersebut sebagai tanah negara, sehingga kerjasama antara desa dan perusahaan sawit dianggap tidak sah

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai status lahan ini. Jika memang itu hak kami sebagai desa, tolong berikan kepada kami.

Namun, jika itu hak perusahaan, silahkan ambil,” tegas Arlan dengan nada penuh harap.

Masyarakat berharap agar DPRD Babel dapat membantu mencari solusi atas permasalahan ini.

“Kami tidak ingin tersandera oleh situasi yang tidak jelas ini,” tegas Arlan Densi, mewakili suara masyarakat yang resah.

“Kami berharap agar pemerintah dapat bertindak adil dan memberikan hak yang seharusnya menjadi milik kami,” pungkasnya dengan nada penuh harap.

Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Babel berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan polemik kebun sawit di Bangka Barat ini.

Kasus ini menjadi sorotan penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat desa dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

DPRD Babel diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan sawit untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Ld1)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *