PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menawarkan solusi untuk menyelamatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), paruh waktu di lingkungan pemerintahan provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin (30/3/2026)
Pertemuan tersebut perwakilan pegawai PPPK paruh waktu ini menyampaikan kekwatiran mendalam terkait rencana pemberlakuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2027
Regulasi ini dinilai berpotensi memicu pengurangan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara drastis pada Juli 2027 mendatang
Ancaman pemberhentian akibat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan kepada Pemerintah Pusat, terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel.
Solusi yang ditawarkan adalah mengalihkan alokasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN ke belanja barang dan jasa, sehingga belanja pegawai tidak melebihi 30 persen.
“Sehingga jika kita usulkan TPP ASN dari belanja pegawai, ke belanja barang dan jasa maka ini lebih aman,” jelas Didit.
Didit menambahkan, jika kebijakan ini tidak diantisipasi, maka dampaknya akan meluas hingga ke sektor sosial dan ekonomi.
“Kalau ini terjadi, kita akan membuka ruang pengangguran baru. Mereka punya keluarga dan tanggungan. Pemerintah harus hadir dalam situasi ini,” ungkapnya. (Hi/Ld1)








