PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Ratusan pengolah material sisa tambang atau tailing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya di ruang kerjanya Rabu (1/4/2026)
“Kami kembali meminta kepastian hukum serta perlindungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka,” kata Ahmad Juarsa, perwakilan forum pengolah pasir tailing.
Aktivitas ini tersebar di berbagai titik strategi dan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, yaitu sekitar 8.000 orang. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa aktivitas ini masih dianggap berada di wilayah abu-abu karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur dan melindungi usaha ini.
“Selama 20 lebih tahun ini, kawan-kawan media harus diketahui ya itu belum ada terbit perda-nya,” tegas Didit.
DPRD Babel siap memfasilitasi pertemuan untuk menyatukan visi dan menyelesaikan masalah hukum ini. “Nanti beliau-beliau ini akan menyampaikan surat kepada DPRD, mohon tolong kami mengundang,” kata Didit. (Hai/Ld1)








