PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak manajemen PT BPP menghentikan sementara aktivitas operasional. Desakan ini menyusul laporan penutupan akses jalan milik warga sepanjang 600 meter dengan lebar 6 meter di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan penutupan jalan tersebut memicu miskomunikasi dan keresahan masyarakat. Padahal jalan itu merupakan akses utama warga menuju kawasan perkebunan.
Pada prinsipnya, masyarakat sangat setuju dan berterima kasih dengan adanya investasi pabrik sawit tanpa kebun ini karena akan terjadi dengan warga. Namun, permasalahannya adalah penutupan akses jalan,” ujar Didit usai memimpin rapat audiensi bersama Forum Peduli Masyarakat Nangka di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (11/6/2026).
Didit menjelaskan akses jalan tersebut telah dibangun dan digunakan masyarakat secara aman sejak tahun 2013. Sementara perusahaan terkait baru beroperasi di kawasan itu pada tahun 2025.
Menurut Didit, pihak perusahaan sempat mengklaim lahan jalan yang telah dibeli dari PT GCM. Namun saat audiensi, perwakilan manajemen tidak mampu menunjukkan atau menjelaskan dasar hukum atas klaim kepemilikan lahan tersebut.
“Artinya, untuk saat ini statusnya baru sebatas klaim sepihak. Oleh karena itu, saya sudah menghubungi Bupati Bangka Selatan agar segera memerintahkan pihak perusahaan menghentikan aktivitas sementara waktu dan kembali membuka jalur tersebut,” tegasnya.
Selain meminta intervensi kepala daerah, DPRD Babel juga telah berkomunikasi dengan General Manager perwakilan perusahaan agar bersedia menyelesaikan penyelesaian secara kekeluargaan serta tetap menghormati hak-hak adat yang berlaku di Desa Nangka.
Langkah konkretnya, DPRD Babel akan mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Bupati Bangka Selatan. Jajaran anggota dewan juga dijadwalkan turun langsung meninjau lokasi konflik pada Jumat (12/6/2026) pagi guna melihat kondisi riil di lapangan.(Hi)








