Usai Pidato Presiden, Ketua DPRD Babel Desak Pengesahan RUU Kepulauan dan Bayar DBH Timah

banner 468x60
Spread the love

 

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com –DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti dua isu penting bagi daerah setelah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).

Dua isu tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan dan penanganan pertambangan timah termasuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan RUU Kepulauan menjadi perhatian utama dewan.

“Pada pidato Pak Presiden tadi ada dua poin penting bagi daerah dari Arah Presiden, yaitu Rancangan Undang‑Undang (RUU) Kepulauan dan penanganan masalah pertimahan serta Dana Bagi Hasil (DBH),” ungkapnya usai paripurna.

“Ini perlu digarisbawahi. Jika disetujui DPR RI, manfaatnya luar biasa bagi Babel, karena hanya ada tujuh provinsi kepulauan di Indonesia,” katanya.

Didit mengingatkan, perjuangan RUU Kepulauan sudah berjalan sejak tahun 2013 pada masa Gubernur almarhum Eko Maulana Ali.

“Sudah 13 tahun kemudian muncul lagi. Mudah‑mudahan ini bukan janji palsu atau harapan palsu (PHP). Kami minta keseriusan DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkannya,” tegasnya.

Menurutnya, UU Kepulauan sangat dibutuhkan karena selama ini rumusan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya menghitung luas daratan sehingga provinsi kepulauan dirugikan. Dengan adanya UU Kepulauan diharapkan ada perhitungan yang adil dan dana khusus yang lebih proporsional.

Ia juga mengapresiasi dukungan DPD RI yang kembali menginisiasi pembahasan RUU tersebut.

Terkait pertambangan, Didit menyatakan DPRD dan Forkopimda mendukung penuh penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Namun ia juga meminta pemerintah pusat menuntaskan kewajiban DBH timah.

“Penanganan domain sudah dijawab Kapolda. Namun yang tak kalah penting: ada kenaikan keuntungan timah, tapi bantuan DBH kita juga dibayar,” tegas Didit.

Ia menyoroti belum adanya kejelasan pembayaran DBH tahun 2025, apalagi 2026.

“Artinya tidak sinkron kita dukung kebijakan pusat, tapi hak daerah yang memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia bahkan dunia belum dituntaskan.”

Didit meminta Menteri Keuangan segera merealisasikan pembayaran DBH di momen kemerdekaan ini. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan dan anggota DPR RI.

“Mengenai RUU Kepulauan, kami siap terlibat aktif saat pembahasan di DPR RI nanti, bersama enam kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi kepulauan lainnya,” tutupnya.(Hai)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *