PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi mengesahkan rekomendasi tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (30/6/2026).
Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRD setelah seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap temuan dan rekomendasi BPK.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, yang memimpin rapat paripurna menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam prosesnya, Banggar DPRD melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap hasil pemeriksaan BPK sebelum merumuskan rekomendasi sebagai bahan perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain mengesahkan rekomendasi LHP BPK, rapat paripurna juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
DPRD meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan BPK maupun DPRD.
“Apa yang telah diaudit oleh BPK, yang sudah baik akan kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang akan kita perbaiki,” ujar Hidayat.
Menurutnya, rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menegaskan setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.(Hi/Ld1)








