PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bangka Belitung, Rabu (15/7/2026).
Rombongan dipimpin Ketua SMSI Babel Bardian Zakaria dan diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkum Bangka Belitung Johan Manurung, Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Potoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Triandini Oscar, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, Perancang Madya Ismail, serta Ketua Tim Humas Srianyani Agustina.
Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya implementasi *Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025* terkait kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas, pembahasan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta dampak keberadaan paralegal di pemerintah desa.
Kepala Kanwil Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung, menyambut baik audiensi yang dilakukan SMSI Babel sebagai wadah menyerap aspirasi perusahaan media siber di daerah.
“Kami mengapresiasi kunjungan SMSI Bangka Belitung. Pertemuan ini menjadi forum yang baik untuk berdiskusi mengenai berbagai regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha, termasuk perusahaan pers. Masukan yang disampaikan tentu akan menjadi bahan evaluasi dan akan kami teruskan kepada Kementerian Hukum,” ujar Johan.
Terkait Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, Johan memahami kekhawatiran perusahaan pers daerah mengenai biaya pelaporan tahunan PT yang harus disertai akta notaris.
“Kami siap memfasilitasi pertemuan antara para pemilik media dengan organisasi yang menaungi para notaris. Melalui komunikasi tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik sehingga pelaksanaan regulasi tetap berjalan tanpa memberatkan pelaku usaha media,” katanya.
Johan juga menegaskan Kanwil Kemenkum Babel terbuka terhadap berbagai masukan demi terciptanya regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat.
Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bardian Zakaria, mengapresiasi keterbukaan Kanwil Kemenkum Babel dalam menerima aspirasi insan pers.
Menurutnya, SMSI mendukung upaya pemerintah menciptakan tertib administrasi perusahaan. Namun ketentuan dalam Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 perlu ditinjau kembali karena dinilai memberatkan perusahaan pers daerah.
“Kami meminta Kementerian Hukum meninjau ulang Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, khususnya terkait kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbatas melalui RUPS yang harus dilengkapi akta notaris dan dilaporkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) setiap tahun,” kata Bardian.
Bardian menjelaskan, biaya jasa notaris yang mencapai sekitar *Rp6 juta per tahun* menjadi beban berat bagi sebagian besar perusahaan media lokal yang pendapatannya masih setara UMKM.
“Kami mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Namun pemerintah juga perlu memberikan kebijakan yang lebih proporsional bagi perusahaan pers daerah. Jangan sampai tujuan menciptakan tertib administrasi justru menghambat keberlangsungan media lokal yang selama ini berperan memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, audiensi juga menyinggung implementasi Posbankum serta dampak keberadaan paralegal di pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Kedua pihak sepakat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers di Bangka Belitung.(Hi)








