PANGKALPINANG – Harianinfo.com.-Aktivitas hilir mudik puluhan armada dump truck yang melakukan bongkar muat material diduga kuat berupa tin slag (terak timah) di kawasan Pantai Pasir Padi, Kelurahan Tamberan, Kecamatan Bukit Intan, memicu sorotan tajam. Pasalnya, material sisa peleburan (smelter) timah yang dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut ditumpuk secara terbuka di sebuah eks gudang alat berat bertuliskan “Besea”, tepat di depan pintu gerbang masuk kawasan wisata andalan Pangkalpinang.
Berdasarkan pantauan langsung dan investigasi awak media di lapangan, pintu gerbang gudang tersebut tampak menerapkan sistem buka-tutup yang ketat guna menyamarkan aktivitas di dalamnya. Ribuan ton material tin slag terlihat dihamparkan begitu saja di atas tanah terbuka tanpa alas kedap air maupun pengaman standar lingkungan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, material berbahaya ini diduga kuat berasal dari salah satu perusahaan smelter yang sempat terseret dalam pusaran kasus megakorupsi tata niaga komoditas timah beberapa tahun silam.
Dugaan pelanggaran tata kelola lingkungan ini kian beralih menjadi polemik politik dan korporasi daerah. Sumber tepercaya di lapangan membocorkan bahwa lahan gudang tersebut disewakan oleh dua oknum yang dikenal sebagai pentolan eks gerakan “Kotak Kosong” pada Pilkada Pangkalpinang lalu. Skandal ini kian meruncing seiring mencuatnya kabar bahwa rombongan eks pemenang kotak kosong tersebut kini menguasai jajaran kepengurusan di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bangka Belitung, yang disinyalir bertindak sebagai promotor utama aktivitas penampungan limbah tersebut.
Padahal, merujuk pada regulasi ketat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 22 Tahun 2021, pengelolaan, pengangkutan, hingga penyimpanan tin slag wajib mengantongi Persetujuan Teknis (Pertek) dokumen AMDAL/UKL-UPL. Limbah tersebut mutlak dilarang dibiarkan di alam terbuka dan harus ditempatkan di dalam fasilitas khusus berlantaikan kedap air demi mencegah pencemaran zat radioaktif tingkat rendah atau logam berat ke pemukiman dan objek wisata.
Hingga berita ini diturunkan, legalitas kepemilikan dan tujuan pengangkutan komoditas limbah B3 di tengah kawasan publik tersebut masih menyisakan tanda tanya besar. Dua nama oknum yang santer disebut-sebut yang kabarnya bukan orang baru di dunia media dan organisasi pers di Bangka Belitung belum memberikan klarifikasi resmi. Pihak BUMD yang diduga menjadi pelindung utama aktivitas ini pun belum dapat dikonfirmasi terkait perizinan angkutan dan pemanfaatan limbah sisa peleburan tersebut.
Awak media terus berupaya melakukan penelusuran mendalam serta mencari konfirmasi dari pihak Kelurahan Tamberan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta aparat penegak hukum guna memastikan apakah aktivitas pengumpulan limbah B3 ini memiliki izin operasional resmi atau merupakan praktik ilegal yang merugikan daerah dan mengancam lingkungan hidup sekitar ekosistem wisata Pantai Pasir Padi.
*Alitopan*








