BANGKA TENGAH, Harianinfo.com — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zainudin, mendorong pemerintah pusat segera mengkaji ulang sistem pengelompokan Desil. Dorongan itu disampaikannya saat reses di Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (12/9/2026).
Keluhan muncul karena banyak warga merasa datanya tidak sesuai. Salah satu warga Desa Penyak mengaku masuk kelompok Desil 8 yang dianggap mampu dan tidak masuk prioritas penerima bansos reguler. Padahal, rumah yang ditempatinya merupakan bantuan dari pemerintah.
Kondisi itu dinilai merugikan masyarakat tidak mampu karena berpotensi kehilangan akses bantuan sosial akibat dianggap telah memiliki kehidupan mapan.
*Warga Tidak Paham Arti Desil*
Menanggapi keluhan tersebut, Zainudin menyebut persoalan pengelompokan Desil kerap dilaporkan masyarakat. Ketidaktahuan warga mengenai arti Desil juga menjadi kendala saat mengusulkan bantuan.
“Terkait data desil, memang banyak masyarakat terkendala saat mempertimbangkan bantuan karena mereka di lapangan tidak paham arti dari desil. Ada masyarakat tidak mampu anaknya belajar tapi di situ malah diisi desil 8. Desil 8 itu kan kelompok sultan bahasanya, sedangkan yang menerima bantuan ini kan Desil 1-4 saja,” kata Zainudin.
Ia mencontohkan ada warga penerima rumah bantuan pemerintah tapi masuk Desil 8. Akibatnya warga tidak masuk prioritas bansos reguler yang hanya untuk Desil 1-4.
“Kalau bisa kerja sama lah. Karena dilema ini, yang jelek Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi karena tidak paham masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, Zainudin berharap pemerintah pusat mengkaji ulang persoalan pengelompokan Desil. Pembaruan data diperlukan agar bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah pusat harus mengkaji benar-benar masalah yang diinginkan. Bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten, intinya turun sama-sama menyelesaikannya,” tegas Zainudin.
Dalam waktu dekat, Komisi IV DPRD Babel akan memanggil Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat tersebut.
Sementara itu, pejabat fungsional Dinas Sosial dan PMD Babel, Jimmi Septian, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara mengajukan perubahan pengelompokan Desil.
Ia mendorong masyarakat mengajukan bantuan perubahan data melalui mekanisme yang tersedia agar warga yang benar-benar tidak dapat tetap dapat merasakan manfaat program sosial.
*Cara Mengajukan Perubahan Data Desil:*
*1. Secara online melalui aplikasi Cek Bansos*
– Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kementerian Sosial melalui Play Store.
– Buat akun baru dengan memasukkan data diri, seperti nomor Kartu Keluarga (KK), foto KTP, dan swafoto.
– Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
– Pilih menu Profil atau Usulkan Pembaruan/Sanggah.
– Isi data kondisi ekonomi terbaru sesuai keadaan sebenarnya.
– Kirim Pengajuan untuk diproses.
*2. Secara offline melalui desa, kelurahan, atau Dinas Sosial*
– Datangi kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
– Sampaikan permohonan pemutakhiran atau sanggahan data Desil kepada petugas.
– Petugas akan memproses data melalui sistem SIKS-NG.
– Selanjutnya petugas dapat mematikan verifikasi atau pengawasan lapangan ke rumah pemohon. (Hai)








