Jangan Jadi “Kuli Listrik” ASEAN, Indonesia Harus Jadi “Tuan Rumah Data” di ASEAN

banner 468x60
Spread the love

 

JAKARTA, Harianinfo.com — Pemerintah mengumumkan ekspor listrik 2 GW ke Singapura dengan alasan demi devisa, diplomasi energi, dan menjadikan Indonesia sebagai “baterainya ASEAN”. Namun wacana itu menimbulkan kritik karena di dalam negeri investor pusat data masih antre pasokan listrik 24 jam.

“Di saat kita teriak butuh sinkronisasi digital, butuh server AI, butuh cloud nasional, pemerintah justru sibuk menjual ‘darah’ nya keluar negeri. Ini bukan soal menolak ekspor. Ini soal urutan prioritas yang kebalik,” tulis Dr. http://Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn, Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI dalam pernyataannya.

Ia menyoroti, satu pusat data hyperscale berkapasitas 100 MW setara dengan listrik 50 ribu rumah. Sementara Singapura yang memiliki keterbatasan lahan dan udara telah memiliki 70 pusat data dan terus bertambah.

“Kalau kita tidak punya listrik, kita sewa punya tetangga”. Maka datanglah mereka ke Indonesia. menyediakan dolar. menyediakan kontrak jangka panjang. Dan pemerintah kita, dengan bangga, mengangguk,” ujarnya.

Suriyanto menyaring sisa pasokan listrik untuk kebutuhan nasional setelah kabel laut ke Singapura terpasang.

“Pertanyaannya: setelah kabel laut itu terpasang, sisa berapa untuk kita? Sisa berapa untuk AI Nasional? Sisa berapa untuk IKN digital? Sisa berapa untuk UMKM yang mau naik kelas ke cloud? Jangan jawab ‘masih cukup’. Datanya mana? Papan skor KPI nya mana?” katanya.

Ia menilai Singapura tidak sedang “menolong”, melainkan mengamankan masa depan digital dengan biaya termurah. Harga listrik di Singapura mencapai 2.500/kWh, sementara di Indonesia sekitar 1.600/kWh.

“Kita tidak boleh naif. Singapura tidak sedang ‘menolong’. Mereka sedang mengamankan masa depan digital mereka dengan biaya termurah. Listrik di Singapura 2.500/kWh. Di kita 1.600/kWh. Selisih 900 rupiah itu adalah keuntungan mereka. Dan kita yang capek bangun pembangkitnya,” tegasnya.

Menurutnya, ekspor listrik mentah berisiko mengulangi sejarah ekspor bahan baku seperti nikel, timah, dan sawit tanpa nilai tambah.

“Jangan sampai sejarah terulang. Dulu kita ekspor nikel mentah, timah mentah, sawit mentah. Sekarang mau ekspor listrik mentah. Bedanya apa? Sama-sama menjual bahan baku tanpa nilai tambah. Sama-sama jadi kuli di negeri sendiri,” ujarnya.

Suriyanto mengingatkan potensi ketergantungan digital di masa depan.

“Bayangkan 5 tahun dari sekarang. Server-server kita sewa dari Singapura. Data rakyat Indonesia disimpan di Singapura. AI yang dipakai publikasi bayar lisensi ke Singapura. Sementara pembangkit listrik di Riau dan Batam tiap malam menyala untuk menghidupi negara orang yang sepetak. Itu bukan kemandirian. Itu namanya dijajah model baru. Dijajah dengan kabel, bukan dengan meriam,” katanya.

Ia tidak menolak ekspor, tetapi menekankan kondisi dan prioritas. Ekspor dinilai layak dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi 100 persen dan disertai alih teknologi.

“Kami tidak anti ekspor. Ekspor itu bagus kalau kebutuhan dalam negeri sudah aman 100%. Ekspor itu bagus kalau ada barter teknologi. Ekspor itu bagus kalau ada syarat: ‘Mau beli listrik kami? Silakan. Tapi bawa 1 data center ke Batam. Transfer teknologi. Latih SDM kami.’ Tanpa syarat, ekspor listrik sama dengan bunuh diri industri digital,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan bagi data pusat investor: listrik murah, latensi rendah, dan jaminan tidak padam.

“Investor tidak butuh janji. Investor butuh kepastian. Butuh listrik murah. Butuh latensi rendah. Butuh jaminan tidak padam. Kalau tidak ada di Indonesia, mereka lari ke Malaysia, ke Thailand,” katanya.

“Pemerintah sering bilang ‘Indonesia pusat data ASEAN’. Omong kosong kalau colokannya saja kita jual keluar. Tuan rumah itu menyediakan meja, kursi, dan makanan. Bukan malah menjual kompor ke tetangga lalu masak pakai kayu bakar,” tambahnya.

Suriyanto mendesak pemerintah menghentikan sementara proyek ekspor untuk melakukan audit dan perhitungan ulang kebutuhan 5 tahun ke depan.

“Kepada para pengambil kebijakan: Hentikan dulu proyek ekspor ini. Tahan. Audit. Hitung ulang. Pastikan 5 tahun ke depan kebutuhan data center nasional, industri, dan rakyat sudah terpenuhi. Percakapan baru ekspor. Jangan kira bisa dibodohi negara ‘sepetak’. Mereka pintar berdagang. Kita harus lebih pintar berdaulat. Jangan tukar perdagangan digital dengan devisa sesekali,” ujarnya.

Ia ditutup dengan pentingnya listrik sebagai urat nadi peradaban digital.

“Ingat, listrik itu bukan komoditas biasa. Listrik adalah urat nadi peradaban baru. Siapa yang berkuasai listrik untuk data, dia berkuasai masa depan. Masa depan itu tidak boleh kita lelang ke luar. Kesimpulannya hanya satu: Jangan sampai kita jadi ‘Kuli Listrik’ ASEAN. Kita harus jadi ‘Tuan Rumah Data’ di ASEAN!. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bicara idealisme Bangsa.”

Penulis : Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,MKn

Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *