PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Pertamina segera mengatasi antrean panjang pembelian BBM jenis Pertalite dan Pertamax di sejumlah SPBU di wilayah Bangka Belitung.
Desakan itu disampaikan saat audiensi dengan perwakilan PT Pertamina di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2026). Didit mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM. Untuk memastikan kondisi di lapangan, ia turun langsung ke SPBU.
“Saya mendapat laporan dari masyarakat susah payahnya untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax. Karena itu untuk memastikan laporan tersebut saya turun langsung ke lapangan dan memang benar terjadi antrean sangat panjang di setiap SPBU yang ingin membeli BBM,” ujar Didit.
Dalam pantauannya, Didit menyebut sejumlah warga mengaku harus mengantre hingga dua jam untuk mendapatkan Pertalite maupun Pertamax. Ia juga menerima informasi adanya dugaan BBM dijual di luar ketentuan hingga Rp25 ribu per liter.
Didit telah berkomunikasi melalui video call dengan pihak Pertamina untuk menyampaikan kondisi tersebut. Pertemuan yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WIB di DPRD Babel tertunda karena perwakilan Pertamina menghadiri undangan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
“Saya mohon kepada pihak Pertamina agar masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Jangan sampai kondisi ini terus dibiarkan karena korbannya sudah banyak,” pintanya.
Menurut Didit, kelangkaan BBM berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Selain pekerja dan pelaku usaha, pengemudi ojek online juga kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Bahkan ada masyarakat yang melaporkan tidak bisa bekerja karena tidak ada BBM. Ada juga yang harus mengantar anak sekolah dengan berjalan kaki. Artinya, dampak antrean dan keterbatasan stok BBM ini sudah dirasakan hampir semua sektor,” ungkapnya.
Meski mengapresiasi respons cepat jajaran Pertamina di Babel, Didit menegaskan langkah konkret harus segera dilakukan agar distribusi BBM kembali normal.
Ia juga menyebut usulan pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan pribadi dengan kendaraan penampung atau pengerit akan dibahas lebih lanjut bersama Pertamina agar distribusi lebih tertib dan tepat sasaran.
“Kita berharap besok pagi situasi sudah mulai membaik. Jika belum terurai dengan baik, kami akan memanggil kembali pihak terkait. Intinya, kami meminta agar kondisi dikembalikan normal seperti sedia kala,” sebutnya.
Didit mengingatkan persoalan ini tidak lepas dari temuan sebelumnya mengenai distribusi subsidi BBM yang belum sepenuhnya tepat sasaran, khususnya bagi nelayan. Oleh karena itu ia meminta pengawasan diperketat agar pasokan benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan mencegah perlindungan.
Bagi DPRD Babel, persoalan BBM bukan sekadar masalah distribusi energi, tetapi menyangkut roda perekonomian dan aktivitas warga.
“Oleh karena itu, percepatan normalisasi pasokan menjadi kebutuhan mendesak agar kehidupan warga kembali berjalan seperti biasa,” tutup Didit.(Hi)








