Mantan Anggota DPRD Babel 4 Periode Desak Evaluasi Total Distribusi BBM yang Dinilai Masalah Klasik

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Persoalan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendapat sorotan dari mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung empat periode, Saidi KM.

Menurut Saidi, masalah distribusi BBM di Babel bukan hal baru. Ia menilai kondisi serupa telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendistribusian di daerah.

“Ini alasan klasik yang sudah sering kita dengar. Permasalahan seperti ini berulang-ulang terjadi di Bangka Belitung. Ada apa sebenarnya dengan pendistribusian BBM ini? Bukan baru satu atau dua tahun, sejak dulu juga kondisinya kadang lancar, kadang lambat,” kata Saidi kepada, Media ini

Ia mengatakan masalah tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Semua pihak harus ikut mengawasi, baik Pertamina, pemerintah daerah maupun aparat kepolisian. Kalau memang ada kendala distribusi, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” ujarnya.

Saidi juga menilai kelangkaan atau keterlambatan pendistribusian BBM dapat membuka peluang munculnya praktik yang merugikan masyarakat. Namun ia menegaskan hal itu masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan pihak yang berwenang.

Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, tentu akan muncul berbagai dugaan di masyarakat. Bisa saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan.Tetapi itu harus dibuktikan oleh aparat yang berwenang, katanya.

Berdasarkan pantauan Media ini di SPBU Sungailiat yang berada di samping Taman Makam Pahlawan, BBM jenis Pertalite masih tersedia dan melayani pengisian bagi masyarakat. Namun BBM jenis Pertamax tidak tersedia saat pemantauan dilakukan.

Padahal Pertamax selama ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki barcode untuk pembelian Pertalite. Kondisi tersebut membuat sebagian pengendara harus mencari SPBU lain yang masih memiliki stok.

Menurut Saidi, apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM, aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan dan penyelidikan menyeluruh agar pendistribusian benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Ia berharap pemerintah bersama Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM di Bangka Belitung agar tidak terus menerus dan merugikan masyarakat.(Hi)

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *