Bangka, Harianinfo.com — DPRD Kabupaten Bangka Senin (13/07/2026), menggelar Rapat persetujuan Raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 dan Penyampaian rancangan KUA dan
PPAS TA 2027, rapat dipimpin langsung oleh wakil ketua I DPRD Hendra Yunus,SE dan
dihadiri oleh wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP, M.Trip, Ketua DPRD
Bangka Jumadi,S.IP,M.AP segenap FORKOPIMDA , Plt Sekretaris Daerah, Asisten,
Kepala Dinas,kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita, Insan Pers serta para undangan lainnya.
Wakil ketua I DPRD Hendra Yunus,SE dalam sambutannya mengatakan rapat Paripurna hari
ini, yaitu persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun anggaran 2025. Raperda ini sudah disampaikan oleh Bupati Bangka kepada DPRD,
melalui Rapat Paripurna pada tanggal 29 juni 2026 yang lalu, dan sudah dilaksanakan
pembahasan oleh badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Pembahasan yang dilaksanakan mencakup laporan keuangan daerah, realisasi
anggaran, dan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tahun 2025. selain itu, pada saat
pembahasan juga mempedomani hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
kabupaten Bangka, dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi
kepulauan Bangka belitung, nomor : 12.A / T / lhp /DJPKN-V.PPG / PPD.01 / 06 / 2026
tanggal 19 juni 2026. Dan sudah dilaksanakan penyerahan laporan secara resmi, pada tanggal
24 juni 2026 dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Setelah mendengarkan bersama pendapat akhir fraksi yang ada di DPRD, pada prinsipnya
DPRD Kab.Bangka sudah dapat menerima Raperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.
Acara Selanjutnya yaitu penyampaian rancangan kua/PPAS tahun anggaran 2027,
sesuai tahapan penyusunan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027, yang
dimulai dari penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari kebijakan selama periode 1
(satu) tahun.
Penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2027, yang
memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
daerah, untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran satuan perangkat daerah.
secara umum, KUA/PPAS tahun anggaran 2027 memuat informasi, terkait garis besar
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2027. Kita berharap
kua/PPAS dapat memuat program yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama
yang mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat lebih efektif dan efisien.
Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian kabupaten Bangka harus
tumbuh lebih tinggi. Pada 2027, kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69
persen. Kita berharap tingkat kemiskinan menurun hingga 4,27 persen, kita menginginkan
pendapatan per kapita melonjak 65,33 juta rupiah, kita memimpikan ipm kita berada di angka
75,77, dan yang lebih penting lagi, kita semua harus merasakan dampak gini ratio yang kita
targetkan 0,205.
Untuk memenuhi seluruh sasaran pembangunan tersebut, pemerintah kabupaten Bangka akan
melakukan reformasi kebijakan makro ekonomi yang terukur. Kita juga akan melakukan
penyusunan APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Kita juga akanterus
meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi fiskal dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
Dalam kaitan dengan tingkat penyerapan anggaran, Pemkab Bangka ingin agar APBD lebih
banyak terserap untuk belanja pemerintah yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi,
seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, pemerataan infrastruktur, kapasitas perekonomian
dan pengentasan kemiskinan serta memperkuat kualitas dan kuantitas pelayanan dasar.
Selain itu, kita juga akan memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk
biaya rutin dan belanja barang yang kurang produktif.(Hi)








