Penulis: Bintang Dirga
BANGKATENGAH,HARIANINFOCOM – PT Timah Tbk nampaknya tetap teguh dengan rencana untuk melanjutkan aktivitas penambangan timah di perairan Laut Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, meskipun gelombang penolakan dari warga setempat dan nelayan terus memuncak.
Kabar teranyar, Rencananya pada Rabu (9/10/2024), PT Timah akan mulai menggelar Test Ombak, sebuah istilah yang merujuk pada pengujian reaksi masyarakat terhadap operasi penambangan.
Penambangan yang dilakukan PT Timah ini menggunakan metode Ponton Isap Produksi (PIP), sebuah teknik penambangan di laut yang kerap diprotes oleh masyarakat pesisir karena dianggap merusak ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian para nelayan.
Menurut informasi yang dihimpun, test ombak ini akan melibatkan delapan mitra PT Timah yang sudah mengantongi izin untuk beroperasi di perairan tersebut.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini mengatakan bahwa besok akan dilakukan test ombak PIP oleh pihak PT Timah.
“Besok akan ada test ombak PIP, kalau masyarakat adem, aktivitas tambang akan lanjut. Tapi kalau terjadi gejolak, aktivitas akan dihentikan sementara. Semua mitra PT Timah juga akan hadir besok,” katanya.
Di sisi lain, penolakan keras terus datang dari warga dan nelayan Batu Beriga. Jorgi, salah seorang warga yang aktif menyuarakan protes, dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat hingga saat ini tetap menolak segala bentuk aktivitas tambang di wilayah mereka.
Dalam wawancara dengan media, ia menegaskan bahwa PT Timah sebagai perusahaan BUMN seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal kepatuhan hukum.
“PT Timah tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menambang. Mereka selama ini hanya berlindung di balik status mereka sebagai BUMN dan mengandalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal secara administrasi mereka belum sepenuhnya memenuhi ketentuan,” tegas Jorgi pada Selasa (8/10/2024).
Jorgi juga menambahkan bahwa jika PT Timah tetap melanjutkan penambangan tanpa memperbaiki kelengkapan administrasi, maka perusahaan tersebut bisa dinilai melakukan aktivitas ilegal.
Jorgi juga mengkritisi sikap PT Timah yang dinilai arogan dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
“Sikap ini bisa memicu konflik di lapangan. BUMN seharusnya hadir untuk mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya. Kami akan tetap menolak sampai kapanpun. Tidak ada ruang bagi PT Timah di sini,” katanya tegas.
Rencana PT Timah ini diprediksi bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Selama ini, masyarakat setempat, terutama nelayan, menggantungkan hidup dari laut. Aktivitas PIP dikhawatirkan merusak ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Nelayan khawatir bahwa sedimentasi akibat pengerukan dasar laut akan merusak terumbu karang dan mengurangi populasi ikan.
Di sisi lain, PT Timah beralasan bahwa penambangan di laut merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga produksi timah agar tetap kompetitif di pasar global. Namun, isu lingkungan dan sosial menjadi tantangan yang belum terselesaikan.
Meski PT Timah memiliki IUP sebagai dasar hukum, namun dalam praktiknya, aspek kelengkapan izin dan persetujuan dari masyarakat setempat seringkali menjadi titik kritis. Sebuah BUMN, seperti yang dikatakan oleh Jorgi, semestinya memberikan contoh dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan responsif terhadap lingkungan dan sosial.
Rencana uji coba pada Rabu mendatang akan menjadi momen penting yang menentukan apakah PT Timah mampu melanjutkan aktivitasnya atau harus kembali bernegosiasi dengan masyarakat setempat.
Sementara, pihak PT Timah saat di dikonfirmasi belum merespons konfirmasi yang dikirimkan oleh wartawan, hingga berita ini di tayangkan.(HI)








