Opini :Rony Christyawan. S,Pd. , SH
Pandangan bahwa “ada atau tidak adanya negara tidak berpengaruh” dan “negara justru membuat repot” bukanlah hal baru. Dalam kajian politik dan sosiologi, sudut pandang ini cukup sering diperdebatkan, terutama ketika efektivitas penyelenggaraan negara berada di titik terendah.
1. Mengapa Timbul Merasa “Negara Bikin Repot”?
Sensasi bahwa negara hanya menambah beban rakyat biasanya muncul karena beberapa faktor riil:
Beban Pajak vs. Kembalinya Manfaat: Rakyat diwajibkan membayar pajak dan mematuhi berbagai aturan, tetapi layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering kali dirasa buruk atau tidak merata.
Birokrasi yang Berbelit: Kehadiran negara sering kali dibatasi oleh regulasi yang kaku, perizinan yang mahal, dan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Perilaku Elit Politik: Ketika elit penguasa lebih sibuk berebut kekuasaan atau melakukan korupsi, rakyat merasa berjuang sendirian untuk bertahan hidup tanpa bantuan negara.
Dalam kondisi seperti ini, rasional jika sebagian masyarakat merasa keberadaan negara tidak memberi nilai tambah, melainkan hanya menambah beban administratif dan finansial.
2. Apakah Rakyat Tidak Akan Sedih Jika Negara Bubar?
Reaksi rakyat terhadap pembubaran negara sangat bergantung pada posisi sosial dan kondisi pasca-pembubaran.
Yang Mungin Tidak Sedih (atau Bersenang-Senang Sementara):
Kelompok masyarakat yang selama ini terasingkan, tertindas oleh peraturan yang tidak adil, atau mampu mandiri secara ekonomi mungkin menganggap pembubaran negara sebagai kebebasan dari ikatan pajak dan kontrol birokrasi.
Yang Akan Langsung Terdampak (dan Sedih/Cemas):
Sektor Keamanan: Tanpa negara, fungsi monopoli kekerasan (polisi/TNI) hilang. Hukum yang berisiko tinggi berlaku, di kelompok mana yang paling kuat atau senjata yang memegang kendali.
Sektor Ekonomi & Mata Uang: Uang kertas, jaminan perbankan, dan kepastian hukum kepemilikan aset hilang. Perdagangan internasional dan rantai pasok barang pokok bisa macet total.
Layanan Dasar: Rumah sakit publik, sekolah, dan bantuan sosial yang disubsidi negara akan kehilangan pendanaan secara mendadak.
3. Realitas “Tanpa Negara” (Anarki)
Secara teoritis, gagasan tanpa negara (anarkisme) membayangkan masyarakat mandiri yang saling bekerja sama tanpa hierarki. Namun dalam sejarah modern, pembubaran atau runtuhnya negara-negara (failed states seperti Somalia pada era 1990-an atau Libya pasca-2011) umumnya menciptakan ruang kekuasaan (kekosongan kekuasaan).
Kekosongan ini jarang diisi oleh kebebasan murni, melainkan oleh milisi lokal, kartel, atau kelompok oligarki baru yang sering kali jauh lebih sewenang-wenang daripada pemerintah resmi.
Kesimpulan
Rakyat mungkin tidak sedih kehilangan pimpinan atau sistem politik yang korup, tetapi rakyat akan sangat terdampak dan menderita akibat hilangnya kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas yang seharusnya disediakan oleh sebuah negara.
Kritik “negara bikin repot” pada hakikatnya bukan dorongan untuk membuang konsep negara, melainkan alarm keras agar negara kembali ke fungsi dasarnya: melindungi dan mempermudah hidup rakyatnya, bukan malah sebaliknya.








