PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati seluruh aspirasi masyarakat Desa Batu Beriga bersama WALHI Babel dalam aksi perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis di Kantor DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan dituangkan dalam berita acara resmi yang memuat lima poin krusial terkait perlindungan wilayah perairan dan penataan ruang di Desa Batu Beriga.
Ketua Bapemperda DPRD Babel, Fery, mengatakan DPRD berkomitmen mengambil langkah strategis untuk melindungi hak nelayan dan kelestarian ekosistem pesisir.
Adapun lima poin kesepakatan tersebut meliputi:
1. Revisi Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020, khusus Perairan Batu Beriga dari zona pertambangan menjadi wilayah tangkap nelayan, dengan target selesai paling lambat 21 Oktober 2026.
2. Mendesak pemerintah pusat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah di perairan Batu Beriga.
3. Kunjungan ke Kementerian ESDM RI bersama 5 perwakilan masyarakat Batu Beriga, Pemprov Babel, dan pemerintah kabupaten terkait.
4. Penolakan tegas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Batu Beriga.
5. Melibatkan perwakilan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses revisi Perda RZWP3K.
“Khusus Perairan Batu Beriga akan diubah dari zona pertambangan menjadi wilayah tangkap nelayan, dengan target penyelesaian paling lambat 21 Oktober 2026,” tegas Fery.
Kesepakatan ditandatangani saksi dari perwakilan masyarakat Batu Beriga yakni Berisuh, Daryus, dan Siti, serta jajaran DPRD lintas fraksi, di antaranya Pahlivi Syahrun (Gerindra), Mehoa (Ketua Fraksi PDI Perjuangan), Fery (Ketua Fraksi NasDem), Zarra (PKS), dan perwakilan Fraksi Demokrat.
“Langkah ini diharapkan menjadi penegasan atas perlindungan hak-hak nelayan lokal serta kelestarian ekosistem pesisir di wilayah Bangka Belitung,” pungkasnya.
Sementara itu, Advokasi dan Kampanye WALHI Babel, Regi Yoga, mengaku masih meragukan komitmen DPRD dan Pemprov Babel karena sejumlah persoalan yang disuarakan masyarakat belum menunjukkan penyelesaian konkret.
“Kalau kami, teman-teman Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis, sebenarnya tidak yakin dan cukup ragu dengan pernyataan mereka. Dari awal yang disampaikan selalu jargon membela rakyat dan mendukung masyarakat, tetapi sampai sekarang persoalan yang kami perjuangkan belum juga selesai,” kata Regi.
Menurut Regi, persoalan revisi RZWP3K, perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, hingga pencabutan IUP bukan persoalan baru. Aspirasi tersebut telah disampaikan berulang kali melalui surat maupun pertemuan.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, bahkan beberapa kali tidak ditanggapi. Baru hari ini mereka kembali menyampaikan hal yang sama. Karena itu kami memilih turun aksi bersama masyarakat,” ujarnya.
DPRD memberi tenggat satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan, termasuk revisi RZWP3K dengan pelibatan masyarakat.
“Selama satu bulan ke depan kami akan terus mengawal. Karena tadi mereka juga berjanji akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Perda RZWP3K. Kalau nanti janji itu tidak ditepati, kami akan datang lagi ke sini,” tegasnya.
Ia menyebut selama ini pemerintah beralasan revisi RZWP3K terkendala integrasi dengan RTRW, persoalan Pulau Tujuh, serta kekhawatiran perubahan zonasi di wilayah lain.
“Kami tidak puas. Masyarakat Beriga, Teluk Kelabat, Bangka Barat dan wilayah lainnya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, tetapi yang didapat hanya janji-janji,” kata Regi.
“Pertanyaannya, pemerintah daerah dan DPRD ini benar-benar bekerja untuk warga atau tidak?” ujarnya.
Selain tata ruang pesisir dan tambang laut, WALHI juga menyoroti rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa yang dinilai belum mempertimbangkan keberadaan masyarakat dan kondisi ekologis.
“Pulau Gelasa merupakan tempat nelayan berlindung saat cuaca buruk. Selain itu terdapat ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan habitat tiga spesies penyu. Hal-hal seperti ini tidak pernah diperhitungkan secara serius,” katanya.
Ia menyebut ada warga sekitar yang keberatan terhadap rencana PLTN karena khawatir dampaknya terhadap ruang hidup dan lingkungan.
Aksi Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis itu membawa tuntutan perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, revisi RZWP3K, serta penolakan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memperhatikan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat. (Hi)








