BANGKA — harianinfo.com -Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi PKB, Agam Dliya Ul-Haq, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Lingkungan Rambak, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Sabtu (12/9/2026).
Berbeda dari reses pada umumnya, Agam menghadirkan langsung sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah itu dilakukan agar berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh penjelasan dan tanggapan langsung dari pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut mencakup ratusan warga, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat setempat.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam penelitian tersebut, mulai dari pengembangan dan revitalisasi sarana olahraga, dukungan terhadap pondok pesantren dan kegiatan keagamaan, hingga pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Agam mengatakan, dirinya sengaja mengundang Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga karena mengetahui adanya program revitalisasi sarana olahraga yang dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel.
“Makanya hari ini kami mengundang Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ke depan, setiap daerah yang kami tempati untuk reses, kami ingin ada kapasitas atau fasilitas olahraga yang menjadi perhatian,” kata Agam.
Menurut Agam, aspirasi masyarakat Rambak terkait sarana olahraga mendapat respon positif dari dinas terkait. Ia memastikan kebutuhan tersebut akan menjadi salah satu aspirasi yang diperjuangkan melalui program pemerintah daerah.
Soroti Perhatian Pemerintah untuk Pesantren
Selain sarana olahraga, Agam juga menyoroti perhatian pemerintah daerah terhadap pondok pesantren dan kegiatan keagamaan.
Ia mengungkapkan, anggaran untuk kegiatan
Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) sempat dihapus karena masalah tagging anggaran. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dari anggota Banggar DPRD Babel.
“Kemarin di Banggar kami protes keras. Saya juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa orang-orang yang hari ini bisa duduk sebagai pejabat, termasuk kita yang menjadi wakil rakyat, tidak lepas dari peran pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
Agam menekankan, perhatian terhadap pondok pesantren tidak hanya bisa muncul saat momentum politik atau kampanye. Menurutnya, pesantren dan para santri harus mendapatkan dukungan melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Jangan sampai pondok pesantren hanya dijadikan objek politik ketika kampanye. Setelah kampanye, justru bagaimana perhatian dan programnya untuk pesantren harus kita lihat,” tegasnya.
Ia mengatakan, anggaran untuk kegiatan MQK telah muncul kembali dan akan diperjuangkan agar program bagi pondok pesantren dapat lebih maksimal dalam APBD 2027.
“Insyaallah di anggaran 2027 kita akan maksimalkan kegiatan untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
UMKM Akan Didampingi Urus Sertifikasi Halal
Dalam penelitian tersebut, Agam juga mendorong adanya pendampingan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam memperoleh sertifikasi halal.
Ia menyebut, aspirasi tersebut mendapat respon positif dari dinas terkait. Nantinya, sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal akan dilaksanakan di Kelurahan Jelitik.
“Untuk produk halal bagi UMKM ini sangat memungkinkan. Tadi dari dinas terkait juga merespon dengan baik aspirasi masyarakat. Nanti akan ada sosialisasi di Kelurahan Jelitik, UMKM yang hadir akan dibina dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal,” jelasnya.
Menurut Agam, sertifikasi halal penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen.
Mempersiapkan Silaturahmi dengan Tokoh Pesantren
Agam juga menekankan pentingnya keterlibatan kalangan pesantren dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Ia menyebut, dirinya bersama pimpinan DPRD Babel telah membahas rencana silaturahmi dengan para tokoh santri dan pimpinan pondok pesantren di Bangka Belitung.
“Kami ini merupakan bagian dari perwakilan santri. Tadi kami ngobrol dengan pimpinan DPRD dan akhirnya sepakat untuk melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh santri di Bangka Belitung,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut, kata Agam, diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah dan DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan serta masukan dari kalangan pesantren.
“Tujuannya bagaimana nanti kita meminta masukan terkait program pesantren ke depan, bagaimana pesantren ini bisa maju dan berkembang,” tutupnya.* Alitopan*









