PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti akurasi data desil yang menjadi dasar pendataan program bantuan dan perlindungan sosial.
Hal itu disampaikan usai audiensi dengan kepala desa, BPD, dan Apdesi se-Babel terkait dinamika pendataan desil, di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
Didit menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi data desil dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, data tersebut bersumber dari pemerintah pusat. Namun proses pendataan yang dilakukan sejumlah instansi yang dinilai belum melibatkan pemerintah desa secara optimal.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi tidak melibatkan pemerintah desa sehingga tidak begitu akurat,” ujarnya.
Didit mencontohkan adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyebut ada warga lanjut usia yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan, tetapi tercatat di tujuh angka. Sebaliknya, warga yang memiliki dua mobil dan usaha justru masuk desil dua.
Persoalan tersebut juga menjadi keluhan para kepala desa dan BPD di Bangka Belitung. Kondisi serupa bahkan diakui Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dan itu diakui seluruh kepala desa dan BPD se-Bangka Belitung. Dan itu juga ternyata diakui oleh pemerintah BPS,” ujarnya.
Atas permasalahan tersebut, DPRD Babel akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta melibatkan kepala desa dan BPD. Koordinasi juga akan diarahkan kepada BPS, Kementerian Sosial, Bappenas, dan instansi terkait lainnya.
Didit mengusulkan agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan surat kepada pemerintah pusat agar penggunaan data desil dihentikan sementara sampai ada pembaruan dan revisi.
“Kalau bisa kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk di-off dulu. Artinya data ini jangan digunakan lagi dulu sementara,” ucapnya.
Menurutnya, penggunaan data yang belum akurat berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Kalau ini tetap digunakan maka masalah tidak akan pernah selesai, akan timbul polemik baru,” jelasnya.
Didit menegaskan pemerintah desa memiliki pengetahuan paling dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi warganya. Oleh karena itu, setiap proses pendataan harus melibatkan pemerintah desa.
“Karena hanya kepala desa yang paham situasi kondisi masyarakat,” kata Didit.
Selain perbaikan mekanisme pendataan, Didit mengusulkan agar Babel memiliki data bank daerah yang akurat dan terintegrasi. Data tunggal yang valid tidak hanya untuk penyaluran sosial, tetapi juga menjadi dasar berbagai program pemerintah lainnya.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako tapi banyak kegiatan-kegiatan yang kita butuh data,” ujarnya.
Didit juga menyoroti 41 variabel yang digunakan dalam menentukan klasifikasi desil. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga perlu mempertimbangkan komponen lokal.
Ia mencontohkan perbedaan standar kesejahteraan antara masyarakat di Pulau Jawa dan Bangka Belitung yang tidak bisa disamakan.
“Silakan variabel 41 di data, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan juga. Artinya situasi kondisi di masing-masing provinsi daerah itu berbeda,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD Babel akan memberikan masukan kepada pemerintah agar pusat daerah diberi ruang mempertimbangkan kondisi lokal dalam pemutakhiran data.
“Bahwa ada yang berwenang di pusat tapi diberi ruang juga kepada daerah setempat untuk menentukan juga. Sehingga nanti ini bisa mengurangi permasalahan,” kata Didit.
Demi memperoleh akurasi data yang diinginkan saat ini, Didit menegaskan data tersebut perlu diperbarui.
“Desil saat ini dikatakan akurasinya kurang begitu tajam. Maka perlu pembaruan, perlu direvisi,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan usulan agar penggunaan data tersebut dihentikan sementara sambil menunggu revisi yang melibatkan pemerintah desa, BPS, dan instansi terkait.
“Menunggu hasil revisi daripada pemerintah desa seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPS dan instansi-instansi yang lainnya,” tutupnya. (Hai)








