PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, melontarkan kritik keras terhadap kekacauan pendataan dan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Edi menilai keluhan ketidaksesuaian tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah administrasi biasa. Kesalahan itu menentukan apakah masyarakat memperoleh bantuan pangan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, hingga perlindungan sosial lainnya.
“Ini sudah kacau balau dan kelewatan. Ada masyarakat yang hidupnya benar-benar sulit, tetapi dimasukkan ke desil tinggi dan dianggap mampu. Akibatnya, bantuan mereka terancam hilang. Pendataan macam apa ini?” tegas Edi di Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).
Menurut politisi Partai NasDem itu, pemerintah tidak boleh berlindung di balik istilah-istilah teknis seperti integrasi data, sistem nasional, metode statistik, atau algoritma jika hasilnya berbeda dengan fakta lapangan.
“Jangan membodohi rakyat dengan istilah sistem, integrasi, atau algoritma. Rakyat tidak makan data. Rakyat membutuhkan pengobatan, pendidikan, beras, dan perlindungan. Kalau orang yang jelas-jelas miskin dinilai kaya oleh sistem, berarti hasil sistemnya bermasalah. Titik!” katanya.
*Satu Angka Salah, Hak Dasar Terancam*
Edi mengingatkan, kesalahan desil bukan sekedar angka di layar komputer. Satu angka yang keliru bisa membuat masyarakat kehilangan hak dasar.
“Bagi pejabat, desil mungkin hanya angka yang dibicarakan dalam rapat. Namun bagi rakyat, angka itu menentukan apakah mereka bisa berobat, apakah anaknya bisa bersekolah, dan apakah keluarganya masih menerima bantuan pangan. Jadi, jangan menganggap ini masalah kecil,” ujarnya.
Ia menyentuh kasus yang pernah ditindaklanjuti BPS, ketika seorang warga meloncat dari desil 1 ke desil 9, lalu setelah pemutakhiran berubah menjadi desil 3.
“Kalau seseorang bisa meloncat dari desil 1 ke desil 9, kemudian kembali menjadi desil 3 setelah diperiksa, itu alarm keras. Artinya, potensi ketidaksesuaian data memang nyata. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak masyarakat kecil yang mengalami hal serupa tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana?” jelasnya.
*Akan Turun Langsung ke Rumah Warga*
Edi menegaskan tidak akan berhenti pada pernyataan atau rapat tanpa penyelesaian. Ia akan turun langsung mengunjungi rumah masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian.
“Saya akan turun sendiri. Saya ingin melihat langsung rumahnya, pekerjaannya, penghasilannya, jumlah tanggungannya, kondisi dapurnya, listriknya, dan bagaimana keluarga itu bertahan hidup. Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, ia akan meminta Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pemerintah kecamatan, kepala desa/lurah, operator SIKS-NG, serta pendamping sosial untuk ikut turun ke lokasi.
“Jangan hanya saya yang melihat. Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, kepala desa, lurah dan operator datanya harus ikut datang. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan tentukan kehidupan masyarakat hanya dengan melihat layar komputer dari ruangan ber-AC,” tuturnya.
Menurutnya, kunjungan tersebut bukan seremonial atau sekadar foto. Data dalam sistem akan cocokkan langsung dengan kondisi nyata keluarga.
“Kita buka datanya di tempat. Kita cocokkan satu per satu dengan kenyataan. Kalau memang tidak sesuai, catat saat itu juga, buatkan tanda terima pengaduannya, tetapkan siapa penanggung jawabnya dan batas waktu penyelesaiannya,” jelasnya.
Edi juga meminta pejabat berwenang hadir langsung, bukan hanya mengirim petugas yang tidak bisa memberi kepastian.
“Jangan kirim orang yang jawabannya hanya ‘nanti kami sampaikan kepada pimpinan’. Saya ingin pihak yang berwenang hadir. Setelah melihat sendiri keadaan warga, jelaskan di depan keluarga tersebut mengapa mereka dimasukkan ke desil tinggi. Kalau ternyata salah, akui dan segera perbaiki,” ujarnya.
*Jangan Jadikan Rakyat Bola Pingpong*
Edi mengaku geram karena masyarakat kerap harus berulang kali mendatangi desa, dinas sosial, BPS, atau instansi lain tanpa kepastian.
“Jangan jadikan rakyat seperti bola pingpong. Disuruh ke desa, dari desa diarahkan ke dinas, kemudian diminta menunggu pusat. Negara bukan meja pingpong! Pemerintah dibayar untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan untuk saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.
Ia meminta agar bantuan masyarakat tidak dihentikan ketika akurasi data masih dipersoalkan dan proses sanggah berjalan.
“Jangan jadikan rakyat miskin kelinci percobaan sistem. Kalau datanya belum beres, jangan buru-buru mencabut bantuan. Jangan sampai hak rakyat dihentikan hari ini, sedangkan proses koreksinya disuruh menunggu berbulan-bulan. Itu bukan pelayanan. Itu kezaliman administratif,” tegas Edi.
Ia meminta pihak terkait menyiapkan mekanisme penyelesaian jelas, meliputi pengecekan lapangan, berita acara, tanda terima pengaduan, nama penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
“Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet, atau memahami prosedur aplikasi. Jangan semua beban dilemparkan kepada rakyat. Pemerintahlah yang wajib bergerak dan mendatangi mereka,” katanya.
*Kawal Sampai Desil Dikoreksi*
Edi memastikan setiap temuan lapangan akan dicatat dan dikawal melalui jalur resmi hingga ada kepastian perbaikan data.
“Saya tidak datang hanya untuk melihat, berfoto, kemudian pulang. Setiap ketidaksesuaian akan dicatat, dimasukkan melalui mekanisme resmi, diberikan tanda terima dan terus saya pantau sampai ada hasilnya. Saya ingin tahu kapan data itu diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya,” katanya.
Ia mengajak masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai agar menyiapkan KTP, kartu keluarga, bukti kondisi ekonomi, serta dokumen bantuan yang pernah diterima. Data pribadi tersebut harus dijaga dan tidak disebarluaskan sembarangan.
“Laporkan dan tunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jangan takut menyampaikan keberatan. Kita tidak boleh diam ketika orang miskin kehilangan hak hanya karena pendataan yang kacau,” ujarnya.
“Kalau datanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau salah, perbaiki. Kalau ada petugas yang lalai, evaluasi. Jangan meminta rakyat terus bersabar sementara bantuan, pengobatan, dan pendidikan anak-anak mereka menjadi korban,” kata Edi.
“Saya akan berdiri bersama masyarakat. Saya akan datang, melihat dengan mata kepala sendiri, mempertemukan seluruh pihak di lapangan, dan mendesak koreksi sampai selesai. Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan. Rakyat membutuhkan kepastian,” tutupnya.








