PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
DPRD menekankan belanja daerah senilai Rp2,056 triliun harus diprioritaskan untuk layanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris DPRD Babel, Dedy Apriandi, membacakan rincian struktur APBD Perubahan yang disepakati. Pendapatan daerah ditetapkan Rp1,997 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,056 triliun.
“Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp59.576.740.108,38,” kata Dedy.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto senilai Rp59,577 miliar, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp74,577 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp15 miliar.
Persetujuan bulat diraih setelah tujuh fraksi menyatakan sepakat, yakni Me Hoa (PDI Perjuangan), Imelda (Golkar), Pahlevi Syahrun (Gerindra), Fery (NasDem), Johan (PKS), Maryam (Demokrat Kebangkitan Bangsa), serta Kabiransyah (Bintang Persatuan Pembangunan).
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang menuntaskan pembahasan tepat waktu.
“Kami meminta anggaran daerah ini dikawal bersama-sama agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran harus fokus pada kebutuhan publik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah daerah akan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita utamakan kepentingan-kepentingan kesehatan, pendidikan, sarana, apa pun. Tapi saya rasa uang itu cukup kalau diolah benar-benar,” ujarnya.
“Ya, pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita imbang-imbangkan,” katanya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk layanan dasar. Ia juga berharap sisa Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Babel segera dicairkan pemerintah pusat untuk memperkuat dua sektor tersebut.
“Harus optimis, hidup harus optimis. Kita berdoa, mudah-mudahan insyaallah (pencairan DBH terealisasi), karena itu adalah hak rakyat Bangka Belitung,” tegas Didit.
“Kita doakan mudah-mudahan DBH kita ini sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan Bangka Belitung,” ujarnya.
“Kita harus tetap optimis karena ini merupakan hak rakyat Bangka Belitung,” tutupnya.








