PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Penundaan dilakukan karena adanya usulan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang ingin beberapa wilayahnya yang menjadi IUP PT Timah dijadikan zona tangkap nelayan.
“Hal ini dikarenakan adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Pak Bupati dimana mereka ingin di beberapa wilayahnya yang menjadi IUP PT Timah untuk dijadikan zona tangkap nelayan,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai menerima audiensi masyarakat Batu Beriga dan masyarakat Bangka Selatan yang tinggal di pesisir, Senin (9/11/2026).
Didit menegaskan pentingnya menghormati aspirasi masyarakat terkait wilayah Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. DPRD terlebih dahulu meminta izin dan mendengarkan masukan warga Batu Beriga sebelum mengambil keputusan resmi.
“Kami kan minta izin ke masyarakat Batu Beriga dulu. Mengapa? Hari ini kan mau diparipurnakan, tetapi ada aspirasi surat dari Bupati Bangka Selatan supaya masyarakat Bangka Selatan yang tinggal di pesisir khususnya nelayan dengan masyarakat Batu Beriga Bangka Tengah harus disatukan. Alhamdulillah masyarakat Beriga sepakat,” ujar Didit kepada awak media.
Terkait langkah selanjutnya, Didit menjelaskan DPRD akan melaksanakan rapat Bapemperda terlebih dahulu.
“Hasil dari Bapemperda nanti mengusulkan kepada DPRD untuk rapat di Badan Musyawarah dan selanjutnya akan ditentukan jadwal pembahasan,” ungkapnya.
Ketika ditanya tenggat waktu pembahasan, Didit meminta semua pihak bersabar dan menghormati regulasi yang berlaku.
“Kita minta untuk bersabar dulu, karena ini lagi kita bahas. Karena yang mampu menjelaskan tentang waktu kewenangan ada di Bapemperda,” tegasnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga tata tertib dan prosedur hukum agar tidak timbul kekeliruan yang merugikan masyarakat maupun lembaga.
“Artinya kita hargai mekanisme. Jangan sampai lepas ini dipolitisir atau dipelintir, nanti kalau salah, kami lagi yang disalahkan. Maka mekanisme tetap dipakai,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Babel menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda RZWP3K pada Kamis (22/10/2026). Semua fraksi mendukung percepatan revisi, khususnya menetapkan Laut Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah sebagai kawasan bebas tambang menjadi zona tangkap nelayan. Produk revisi ditargetkan rampung dan diparipurnakan pada 20 November 2026 mendatang. (Hi)








