PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti sempitnya ruang fiskal dalam Rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah yang direncanakan Rp2,111 triliun dinilai sangat kecil jika dibandingkan kekayaan sumber daya alam Bangka Belitung.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Pahlivi Syahrun dalam pandangan Fraksi pada Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda RAPBD TA 2027 dan Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, di ruang Paripurna, Senin (9/11/2026).
“Satu, bahwa yang ingin kita fokuskan itu dari sisi pendapatan. Pendapatan kita itu kurang lebih tadi kan direncanakan Rp2,111 triliun,” ujarnya.
Dari total itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp700 miliar dari pajak daerah, ditambah sekitar Rp100 miliar dari lain-lainnya.
“Nah, ruang fiskal kita, artinya anggaran biaya kita untuk membangun Bangka Belitung itu masih sangat kecil. Kalau kita melihat kekayaan sumber daya alam kita, sawit yang sedang berkembang saat ini, seharusnya lebih dari itu,” tegasnya.
DPRD menekankan perlunya menggali sumber pendapatan lain, di antaranya pajak air permukaan, penggunaan alat berat di beberapa perusahaan yang belum terdata dengan baik, termasuk pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah.
“Jadi banyak hal yang harus kita tata kembali. Kita menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain,” jelas Pahlivi.
Dari sisi belanja, DPRD menekankan tiga belanja mandatori, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun kondisinya dinilai tidak normal, terutama infrastruktur yang hanya 6 persen, padahal amanahnya lebih dari itu.
“Terutama infrastruktur. Infrastruktur kita tadi kan hanya 6 persen, sementara amanahnya lebih dari itu. Belanja modal kita jauh dari apa yang seharusnya kita harapkan, karena belanja modal ini kan yang menggerakkan ekonomi di daerah, tapi masih sangat kurang,” jelas Pahlivi.
Pahlivi berharap penataan pendapatan dan belanja harus seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin.
“Artinya ketika kita belanja modal, belanja daerah yang kita lakukan, itu seharusnya memberi dampak kepada masyarakat. Belanja modal yang kita rancang, tadi kita sudah mengingatkan, agar betul-betul menyentuh kepada masyarakat bawah,” terangnya.
“Contohnya, belanja modal untuk membangun pasar dan infrastruktur yang mendukung UMKM, sehingga ruang masyarakat untuk menerima manfaat dari belanja tersebut semakin besar,” tambah Pahlivi.
Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja pegawai yang membengkak hingga 40-an persen, padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanahkan belanja pegawai harus 30 persen.
“Di sisi belanja pegawai kita berharap ada belanja pegawai ini semakin membengkak, struktur organisasinya makin berat karena ada kendaraan, pemeliharaan gedung dan sebagainya, ada tunjangan jabatan,” sebutnya.
Dengan jumlah penduduk hanya 1,7 juta jiwa dan pendapatan Rp2,111 triliun, Pemprov diharapkan merampingkan organisasi agar eselon II berkurang, sehingga tunjangan jabatan dan belanja operasional ikut berkurang.
“Dengan rampingnya, maka eselon 2 yang ada berkurang, sehingga tunjangan jabatan untuk eselon 2 berkurang, kemudian belanja operasional untuk eselon 2 karena perangkat daerahnya juga hilang, berarti berkurang juga,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan P3K paruh waktu dan P3K yang diambil alih pusat, terutama kesehatan dan pendidikan, mengurangi beban belanja pegawai daerah sekitar Rp200 miliar. Pengurangan itu seharusnya tidak dikembalikan ke kegiatan tidak produktif.
“Maksud kita, ketika ada pengurangan belanja pegawai ini maka harusnya belanja modal meningkat, jangan dikembalikan kepada kegiatan yang tidak produktif. Harusnya itu menstimulasi ekonomi kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan,” tutupnya. (Hi)








