PANGKALPINANG, Harianinfo.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan penundaan paripurna Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) bukan berarti keputusan sudah final.
DPRD hanya bertugas memasukkan usulan, sementara keputusan akhir tetap berada di kementerian.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Babel sekaligus Ketua Komisi I Pahlivi Syahrun usai menerima audiensi masyarakat Batu Beriga dan masyarakat pesisir Bangka Selatan, di ruang Banmus, Senin (9/11/2026).
Pahlivi menjelaskan penundaan dilakukan karena adanya usulan Pemkab Bangka Selatan melalui surat resmi Bupati, yang ingin beberapa wilayahnya yang berstatus IUP PT Timah dijadikan zona tangkap nelayan. Padahal dalam RZWP3K saat ini wilayah tersebut masih zona tambang.
“Karena ada unjuk rasa hari ini dan aspirasi masyarakat dan ada surat resmi dari pemerintah Bangka Selatan, maka tadi Pak Ketua mengambil keputusan supaya ini dibahas di dalam Bapemperda kembali dengan mendasarkan kepada surat Bupati itu,” ujarnya.
Selanjutnya, Bapemperda akan menetapkan usulan itu menjadi materi yang dibahas dalam RZWP3K. Di Banmus nanti, perda perubahan RZWP3K ini akan diperpanjang untuk pembahasan.
“Sehingga materi yang tadi diusulkan itu akan diperdebatkan secara ilmiah tentunya, ada pandangan hukum dan sebagainya. Dan itu karena kewenangan ada di DPRD, maka DPRD tentu akan memasukkan itu sebagai usulan. Keputusannya kan tetap di kementerian nanti,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya sebelumnya juga menegaskan pihaknya terlebih dahulu meminta izin dan mendengarkan masukan warga Batu Beriga sebelum mengambil langkah resmi.
Hal itu dilakukan karena ada aspirasi agar masyarakat Bangka Selatan yang tinggal di pesisir khususnya nelayan, disatukan dengan masyarakat Batu Beriga, Bangka Tengah.
“Kami kan minta izin ke masyarakat Batu Beriga dulu. Mengapa? Hari ini kan mau diparipurnakan, tetapi ada aspirasi surat dari Bupati Bangka Selatan supaya masyarakat Bangka Selatan yang tinggal di pesisir khususnya nelayan dengan masyarakat Batu Beriga Bangka Tengah harus disatukan. Alhamdulillah masyarakat Beriga sepakat,” ujar Didit.
Didit meminta semua pihak bersabar dan menghormati mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan tidak ingin mengambil keputusan sepihak tanpa melewati prosedur resmi.
“Artinya kita hargai mekanisme. Jangan sampai lepas ini dipolitisir atau dipelintir, nanti kalau salah, kami lagi yang disalahkan. Maka mekanisme tetap dipakai,” tutupnya. (Hi)








