IPP di Babel: DPRD Cari Solusi, Tak Ingin Bebani Masyarakat

banner 468x60
Spread the love

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Isu Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi sorotan utama dalam audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel dengan para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Babel, Selasa (14/5/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, menghasilkan diskusi hangat dan konstruktif.

Didit Srigusjaya membuka diskusi dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sekolah dalam mengatasi tantangan pendidikan, khususnya beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

“Yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP-nya, tapi siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus? Apakah bisa ditanggung oleh APBD?” tanyanya retoris, membuka jalan bagi diskusi yang mendalam.

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah nasib sekitar 250 tenaga honorer di sekolah-sekolah yang menggantungkan penghasilannya pada dana IPP.

Didit memperkirakan, jika IPP dihentikan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun untuk membayar gaji mereka.

“Jika bisa dibayar APBD, kita tinggal hitung kemampuan keuangan daerah, terutama untuk tahun 2026,” tegasnya, menekankan perlunya kajian menyeluruh oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan Dinas Pendidikan.

Selain IPP, keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya sebesar Rp90 miliar juga menjadi perhatian.

“Itu dana pusat, bukan dana kita. Maka harus ada kajian penggunaan dana BOS yang optimal,” tambah Didit, menyoroti perlunya efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

Para kepala sekolah yang hadir menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari operasional sekolah, kekurangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, hingga pemahaman regulasi IPP yang belum seragam.

Mereka menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap dunia pendidikan di Babel.

Audiensi yang berlangsung dinamis ini menghasilkan berbagai masukan berharga. DPRD Babel berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi para kepala sekolah melalui komisi terkait dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

Komitmen untuk memastikan pendidikan menjadi hak dasar yang terjangkau dan tidak membebani masyarakat menjadi landasan utama dalam mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *