Komisi IV DPRD Babel Terima Aduan dari Masyarakat Soal SPMB yang Dianggap Tidak Transparan

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Bukan hal yang baru jika masih banyak keluhan dari masyarakat dalam proses penerimaan siswa baru.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) khususnya di jenjang SMA dan SMK.

Seperti disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Babel, Mehoa di mana ia mendapat banyak aduan dan keluhan dari masyarakat Bangka Belitung terkait proses penerimaan SPMB Tahun Ajaran 2025-2026, khususnya terkait jalur afirmasi dan prestasi.

“Meskipun jalur afirmasi dan prestasi sudah ditutup, kami masih menerima keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tahu harus ke mana bertanya,” ujarnya kepada media ini saat dihubungi melalui telepon, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, perlu adanya transparansi dan kejelasan dari Dinas Pendidikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain itu, perlunya keterbukaan data dari Dinas Pendidikan terkait jumlah daya tampung per sekolah, sebaran asal sekolah siswa, serta mekanisme zonasi yang digunakan.

“Misalnya SMA atau SMK itu menerima berapa kelas dan berasal dari SMP mana saja. Data ini penting supaya tidak ada lagi orang tua yang bingung atau merasa terabaikan,” katanya.

Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya pembentukan help desk atau pusat layanan informasi di setiap sekolah serta adanya hotline pengaduan bagi masyarakat.

“Kadang masyarakat atau calon siswa tidak berani menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau panitia. Jadi perlu ada jalur komunikasi yang terbuka dan informatif,” sebutnya.

Selain transparansi, Mehoa juga menyinggung soal pemerataan kualitas pendidikan. Ia menilai konsentrasi siswa di sekolah-sekolah favorit justru menyebabkan sekolah lain kekurangan murid, dan hal ini perlu diatasi.

“Sekolah-sekolah favorit tentu punya keunggulan, tapi kenapa semua menumpuk di sana? Salah satunya karena guru-gurunya unggul. Saya minta guru-guru hebat itu didistribusikan ke sekolah lain juga, supaya kualitas pendidikan merata,” tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa sistem SPMB harus benar-benar adil, dan jangan sampai ada siswa yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah pilihan atau karena masalah zonasi.

“Jangan sampai anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak dapat mengambil jurusan yang mereka inginkan atau tidak masuk ke sekolah favorit. Semua jurusan punya nilai. Kita harus meredam mental mereka juga,” jelasnya.

Mehoa juga menyinggung soal afirmasi kebijakan keagamaan yang menurutnya perlu dievaluasi ulang.

“Kami menerima keluhan bahwa nilai prestasi dari siswa non-muslim tidak terbaca dalam sistem afirmasi. Ini perlu diklarifikasi oleh dinas. Kalau memang ada ketimpangan kebijakan, harus segera diperbaiki,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak DPRD Provinsi Bangka Belitung dijadwalkan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan pada Senin mendatang guna membahas seluruh permasalahan SPMB ini secara menyeluruh.

“Kita berharap semua bisa diselesaikan dengan baik dan anak-anak kita tetap semangat melanjutkan pendidikan,” tutup Mehoa.

 

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *