Dewan Pers Kumpulkan Seluruh Konstituen, Bahas Masa Depan Penyelenggaraan HPN

banner 468x60
Spread the love

 

JAKARTA, Harianinfo.com — Dewan Pers akan menggelar pertemuan dengan seluruh konstituen untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah itu diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang 2026. Surat berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang mempertanyakan serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pembahasan HPN harus dilakukan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, ada konstituen yang menawarkan diri menjadi penyelenggara HPN 2027. Sementara konstituen lain mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan, dengan pelaksanaan dilakukan bersama seluruh konstituen.

Usulan itu merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai HPN, namun tidak menyebut secara khusus lembaga atau organisasi penyelenggaranya.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum memperkuat komunikasi antarelemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Hal ini juga menjadi salah satu bahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan menindaklanjuti aspirasi yang masuk dengan mempertemukan seluruh konstituen.

Selain mekanisme penyelenggaraan, rapat pleno juga memutuskan merencanakan usulan perubahan terhadap Keppres Nomor 5 Tahun 1985.

Perubahan dinilai penting karena pertimbangan dalam Keppres itu masih merujuk pada regulasi yang sudah tidak berlaku, yakni UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967.

Saat ini, kehidupan pers nasional berlandaskan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang diamanatkan UU Pers, dengan anggotanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan Dewan Pers akan mengedepankan dialog untuk mencari format terbaik penyelenggaraan HPN.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pers berharap tercapai kesepahaman bersama mengenai tata kelola HPN, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukumnya. Ke depan, peringatan HPN diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *