SIMPANGRIMBA, Harianinfo.com — Masayarakat mempertanyakan keberadaan dua unit Kapal Isap Produksi (KIP), yang beroperasi di Laut Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Aktivitas dua unit KIP milik PT Synergy Maju Bersama (SMB), yakni Pirat 1 dan Isamar tersebut menuai protes masyarakat.
Pasalnya, satu tahun ini tidak melakukan sosialisasi terkait status maupun rencana kerja KIP kepada masyarakat Permis dan Rajik.
Selain iitu masyarakat juga mempertanyakan legalitas pasir timah yang disebut-sebut sebagai hasil dari operasional KIP.
Selaian aktivitas penambangan timah laut yang dinilai belum jelas, masyarakat juga menyebutkan bahwa pihak PT SMB tanpa sosialisasi yang memadai dan tidak ada kejelasan terkait kompensasi bagi warga Desa Permis dan Desa Rajik.
Warga Desa Permis yang minta namanya tidak disebutkan mengungkapkan kekecewaannya kepada Tim Media pada Senin (18/8/2025).
“Jangan seperti nelayan kemarin itu. Mereka dipanggil, diundang, dikasih jaring dua biji, sudah tanda tangan. Giliran yang maju ke depan, ternyata nelayan yang pro dengan PT SMB dan bekerja di koperasi milik PT SMB. Mereka bilang, ‘Nggak masalah, yang penting sama-sama kerja, kapal isap bekerja, TI (Tambang Inkonvensional) pribumi bekerja, sama-sama bekerja’,” ujarnya.
Warga ini juga menyoroti bantuan yang diberikan PT SMB kepada nelayan sebelumnya.
“Karena 90% nelayan di desa kami ini sangat berharap TI ponton ini bekerja, karena ada jatah bantuan dari teman-teman TI setiap hari untuk nelayan. Mereka khawatir kalau TI tidak bekerja, jangan sampai seperti minggu minggu lalu mereka tidak bekerja karena kena razia. Kita tidak tahu pasti jaring itu dari siapa, dari PT SMB atau siapa. Yang jelas, nelayan ini diperlukan saat mereka butuh, dikumpulkanlah nelayan. Selama ini dimana PT SMB dan desa untuk nelayan? Baru kali ini kasih bantuan ke nelayan, seolah-olah kegiatan mereka ini rutin kasih CSR atau kompensasi tiap bulan,” jelasnya.
Menurut warga ini, satu tahun terkahir ini PT SMB tidak jelas dalam hal kompensasi dan dana CSR untuk masyarakat Desa Permis dan Rajik.
Padahal, kata Dia, ribuan ton pasir timah sudah diangkat dari perut Laut Permis Kabupaten Bangka Selatan.
“Bagaimana dana CSR dan kompensasi dari aktivitas KIP. Kalo memang ada, kami pengen transparan, berapa besarnya, sejak kapan, siapa saja yang dapat, bagaimana mekanismenya penyalurannya?,” tanya Dia.
Dikatakan warga ini, sekarangkan sudah ada empat unit kapal isap yang beroperasi di Laut Permis.
“Diprediksi dalam 1 tahun itu anggaplah 1.000 ton per unit nya, nah! kalau empat kapal berarti 4.000 ton kan. Sekarang kami pertanyakan saja, di mana CSR-nya dan kompensasinya untuk desa kami?,” tandasnya.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyindir kepedulian PT SMB yang dinilai hanya muncul saat membutuhkan dukungan masyarakat untuk administrasi saja.
“Gaya mereka peduli dengan nelayan. Selama ini ke mana? Pas mau dibutuhkan, panggil nelayan yang ada pro di PT SMB, kan lucu. Coba jelaskan dan panggil masyarakat desa, jelaskan CSR-nya berapa, kompensasinya berapa. Katanya kan kompensasi tiap bulan, ayo buktikan kalo memang ada kompensasinya untuk masyarkat desa kami,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan dimana lokasi pembongkaran timah KIP PT SMB.
“Katanya kapal isap ini produktif, ekspornya empat sampai lima ribuan ton. Jelaskan ke kami, di mana bongkar timahnya? Lumayan kalau ribuan ton, pemuda pemudi yang nganggur ikut kebagian juga, setidaknya kuli pikul timah pasti banyak kalau hasilnya ribuan ton. Desa kami sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera. Sekarang di mana kompensasi yang katanya tiap bulan? CSR-nya di mana? Kami mau transparan dari PT SMB juga dari kadesnya juga,” ungkapnya.
Warga juga mengungkapkan kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Bangka Selatan maupun DPRD Provinsi Bangka Belitung.
“Kami sudah sampaikan juga ke DPRD, tapi kami kecewa tidak ada tanggapan dari mereka,” tukasnya.
Tetapi, kata Dia, jika terkait Tambang Inkonvensional (TI) masyarakat, cepat sekali APH respons dilakukan penertiban.
“Tetapi giliran KIP, mereka pura-pura tidak tahu dan tidak mau periksa,” kesalnya.
Dia mengharapkan keberadaan PT SMB di Laut Permis harusnya mampu ikut mensejaterahkan masyarakat Permis dan Rajik, bukan sebaliknya memiskin masyarakat.
Menurut Dia, jika PT SMB tranparaan dan perduli dengan kebutuhan dan keinginan masyarakt Permsi dan Rajik, bisa saja keberadaan dan aktivitas PT SMB akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Tapi kalo seperti sekarang ini, jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Agar terjadi kondusifitas di Permis dan Rajik, Ia meminta PT SMB melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. PT SMB segera mengumpulkan seluruh masyarakat Desa Permis dan Rajik (bukan nelayan yang pro saja), untuk mendengarkan sosialisasi terkait status, rencana kerja, dan keberpihakan PT SMB kepada masyarakat.
2. Menetapkan secara transparan besarnya kompensasi untuk masyarakat Desa Pemis dan Rajik, bukan hanya kepada aparat desa saja.
3. Membayar Kompensasi selama satu tahun terkahir, yang katanya telah menghasilkan pasir timah sebanyak 4000 sampai 6.000 ton.
4. Menjadikan para pemuda ataupun warga Permis dan Rajik menjadi pekerja bongkar muat atau angkutan pasir timah dari kapal, karena dengan begitu PT SMB bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat Desa Permis dan Rajik.
5. Memberdayakan UMKM emak-emak dalam menyipakan konsumsi untuk para pekerja di KIP maupun lainnya.
6. Mengizinkan TI masyarakat Permis dan Rajik beroperasi di sekitar IUP PT SMB, dengan kesepakatan pasir timah yang didapat TI tersebut dibeli dengan harga yang wajar oleh PT SMB.
“Inilah yang kami inginkan dari PT SMB. Artinya PT SMB tidak makan surang di Laut Permis. Jika PT SMB bisa sejahterah, harusnya masyarakat Permis dan Rajik juga harus sama-sama sejahterah. Kami Tunggu respon dari PT SMB,” tegasnya.
Untuk menyikapi tuntutan warga ini, Tim Media mencoba mengkonfirmasi kepada Direktur PT SMB Senja Nirwana.
Namun pertanyaan yang dikirimkan wartawan media ini pada Selasa (19/8/2025) sekitar pukul 09.31 WIB, hingga berita ini dinaikkan belum mendapatkan jawaban dan respon dari Direktur PT SMB Senja Nirwana. (Ld1)








