DPRD Babel Janji Tuntaskan Isu Tambang dan HTI, Pemangkasan DL Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

banner 468x60
Spread the love

 

PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan dengan tegas bahwa akan memangkas kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah (DL) bagi pimpinan dan anggota DPRD Babel. Langkah ini diambil setelah menerima tuntutan dari ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Babel pada Senin (1/9/2025).

Didit menekankan bahwa DPRD Babel akan memanggil Direktur Utama PT Timah Tbk untuk mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, DPRD Babel juga akan mengusulkan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa kabupaten.

Didit Srigusjaya menyatakan bahwa DPRD Babel akan mengawali tuntutan mahasiswa sampai selesai. Kami akan memanggil Dirut PT Timah untuk segera mengusulkan pencabutan IUP PT Timah Tbk di Batu Beriga,” Ungkapnya.

Dengan demikian DPRD Babel mwnunjukkan komitmwn untuk menuntaskan isu tambang dan HTI di daerah tersebut pemangkasan DL bagi pimpinan dan anggota akun DPRD Babel juga diharapkan dapat meningkatkan trapsparansi dantabilitas lembaga legislatif.

Koordinator aksi Alwi Syah mengatakan aksi digelar buntut adanya kejadian Aparat Kepolisian. Yang diduga menindas salah satu masa aksi yang ada di Jakarta. Tuntutan yang kami sampaikan adalah isu nasional baik di DPR mengenai izin mereka, cara komunikasi dihadapan publik dan menyebarkan kinerja mereka di DPR itu sendiri ucapan Alwi Syah.

Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan 10 tuntutan yang di tanda tangani Gubernu Babel dan ketua DPRD Babel antara lain:

1. Mendesak Presiden RI untuk membubarkan DPR secara kelembagaan atau merevisi UU yang bermasalah.
2. Mendesak Presiden RI untuk membubarkan institusi POLRI secara nomenklatur atau mencopot Kapolri.
3. Menuntut pemerintah RI untuk membatalkan kenaikan tarif pajak dan memberikan pendidikan gratis.
4. Mendesak pemerintah untuk menghapuskan hak istimewa dan memotong gaji pejabat negara.
5. Menuntut pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk mengeluarkan dan mencabut izin usaha ekstraktif dan perkebunan monokultur.
6. Meminta pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk menghentikan investasi bangsa asing atas eksploitasi sumber daya alam.
7. Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kep Bangka Belitung untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan konflik internal.
8. Tolak dan batalkan rencana pembangunan PLTN di Prov. Kep Bangka Belitung.
9. Tolak tambang laut dan cabut IUP PT. Timah yang masih aktif dan bermasalah.
10. Mendesak Presiden RI dan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan massa aksi yang tertahan.

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *