PANGKALPINANG, Harianinfo.com — Ratusan warga dari berbagai daerah memadati gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Rabu, 10 September 2025, untuk menyuarakan delapan tuntutan krusial terkait kondisi pertambangan dan penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Aksi ini menjadi refleksi kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada rakyat kecil.
Masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama, antara lain:
– Menaikkan Harga Timah: Mendesak eksekutif dan legislatif Babel serta Direktur Utama PT Timah untuk menaikkan harga timah agar berpihak kepada rakyat.
– Menghentikan Razia: Menghentikan razia dan tindakan represif terhadap penambangan rakyat, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat kecil.
– Mendukung Kegiatan Pertambangan : Mendesak Ketua DPRD Babel untuk mendukung dan tidak menghalangi kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang sudah resmi dan legal.
– Membasmi Koruptor: Berharap kepada Direktur Utama PT Timah Tbk untuk membasmi koruptor di internal PT Timah, demi keuntungan perusahaan.
– Menghargai Hak Masyarakat Berharap kehadiran Satgas Timah tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat, dan membiarkan penambang rakyat bekerja dengan tenang.
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya sinergitas antara berbagai pihak. Ia berharap agar Gubernur, PT Timah, DPRD, dan Forkopimda dapat duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Harapannya ini duduklah satu meja, Gubernur, PT. Timah, DPRD harus satu meja Forkopimda,” ujar Didit.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, turut merespons beberapa tuntutan. Terkait perizinan pertambangan rakyat (IPR),
Eddy menjelaskan bahwa prosesnya sedang dipercepat dan melibatkan Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam penyusunan akademik serta draf Perda.
“Berkaitan dengan IPR ini sedang dikerjakan IPR sudah dipercepat ini juga sudah di UBB, dalam penyusunan akademik dan drafnya Perda semoga segera selesai,” jelas Eddy.¹
DPRD Provinsi Bangka Belitung berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penolakan HTI.
“Berkaitan dengan HTI, ini besok kawan-kawan akan berangkat ke kementerian menyampaikan aspirasi masyarakat,” ungkap Eddy.
Aksi ini menjadi bukti bahwa suara rakyat memiliki kekuatan untuk mendesak perubahan dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.







