BELITUNG, Harianinfo.com — PT TIMAH Tbk resmi menyerahkan aset kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam kepada Pemerintah Kabupaten Belitung. Kepastian pengelolaan aset itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Konsiliasi Aset Eks PT TIMAH di kawasan Tanjung Pendam, Rabu (9/9/2026).
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT TIMAH Restu Widiyantoro, Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Riono Budisantoso, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung.
Penyerahan aset ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kawasan Tanjung Pendam sekaligus membuka peluang bagi Pemkab Belitung untuk melanjutkan rencana penataan dan pengembangan kawasan wisata.
Direktur Utama PT TIMAH, Restu Widiyantoro, mengatakan penyelesaian status aset Tanjung Pendam merupakan bagian dari upaya memastikan aset negara dapat memberi manfaat lebih luas.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aset negara yang saat ini dikelola PT TIMAH dan sebagian di antaranya telah memasuki tahap kerja sama maupun pemanfaatan optimal.
Ia menyambut baik tercapainya kesepakatan terkait luas dan batas aset Tanjung Pendam. Dengan kepastian tersebut, kawasan diharapkan dapat dikembangkan sesuai fungsinya dan memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
“Tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan agar aset-aset ini bisa memberikan manfaat bersama bagi semua pihak,” kata Restu.
Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, menyebut kepastian hukum atas aset Tanjung Pendam memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pengembangan.
“Karena kepastian hukumnya sudah jelas, tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk berkolaborasi di depannya, termasuk dengan sektor swasta,” kata Djoni.
Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan kawasan Tanjung Pendam sebagai bagian dari realisasi program pemerintah pusat melalui Integrated City Planning (ICP).
Rencana itu akan melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Pembahasan juga mencakup skema pembiayaan pembangunan daerah.
Pemkab menargetkan pembangunan kawasan Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada 2027, setelah proses legalitas aset selesai hingga tahap sertifikasi.
“Semoga pada tahun 2027 pembangunan sudah bisa kita mulai,” ujarnya.
Kepala Kejati Babel, Riono Budisantoso, menjelaskan aset Tanjung Pendam sebelumnya telah diserahkan PT TIMAH kepada Pemkab Belitung melalui mekanisme hibah. Namun proses sertifikasi belum dilanjutkan.
Saat proses sertifikasi dilakukan, ditemukan perbedaan luas lahan akibat abrasi pantai. Dari sebelumnya sekitar 15,6 hektar, luas aset yang kini disepakati menjadi sekitar 12,2 hektar.
Perbedaan itu diselesaikan melalui perundingan antara Pemkab Belitung dan PT TIMAH. Kedua pihak akhirnya menyepakati luas dan batas-batas bidang tanah yang menjadi aset Pemkab.
“Setelah melalui proses perundingan, diskusi, dan kelegawaan dari masing-masing pihak, akhirnya disepakati luas dan batas-batas bidang tanah yang diserahkan,” ujar Riono.
Menurut Riono, penyelesaian status aset tersebut penting agar rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Ia berharap rencana pengembangan Tanjung Pendam dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Sumber : Humas PT Timah Tbk








