PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Impian para petani di Bangka Selatan untuk terus memanen padi terancam gagal jika daerah tangkapan air yang menjadi sumber kehidupan mereka terus diganggu.
DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) melarang segala aktivitas di wilayah sensitif tersebut menyusul dugaan kuat adanya praktik ilegal yang mengancam ketersediaan udara untuk persawahan.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dalam rapat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) menggambarkan betapa krusialnya menjaga daerah tangkapan air agar tidak mengganggu produksi padi di Bangka Selatan (Basel) yang selama ini diketahui sebagai lumbung padi Babel Selasa
DPRD Babel menyoroti adanya perusahaan yang diduga kuat melakukan aktivitas ilegal di daerah tangkapan air. Pihaknya berharap pihak terkait segera mencari dan memastikan keterlibatan perusahaan tersebut.
Daerah tangkapan air itu sudah jauh lebih dulu daripada rencana penanaman sawit. Jika daerah tangkapan air tersebut diganggu, maka hal ini akan menyebabkan ketersediaan air untuk sawah menjadi terganggu,” tegas Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel.
Didit menegaskan bahwa ASN harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. “Ini ada unsur pidana di dalamnya. Tidak ada izin, sudah melakukan penyerobotan lahan, bahkan sudah membongkar lahan.
Tindakan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Didit.
Pemblokiran Lahan: DPRD Babel juga menegaskan bahwa pembelian lahan secara pribadi tidak serta merta memberikan izin yang sah, terutama jika perkebunan memiliki luas lebih dari 20 hektar. Izin perkebunan dan ketentuan lain wajib ditaati.(LD1)








