PANGKALPINANG, Harianinfo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan perkebunan kelapa seluas 113 hektar di Bangka Barat yang digunakan oleh lebih dari 100 masyarakat.
“Hari ini kita melakukan RDP kedua tentang aduan petani landbaw kelapa. Kemarin sudah sangat jelas, dan sekarang ada perkembangan, ternyata pihak Pemerintah Daerah Bangka Barat melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap hasil putusan oleh Tata Usaha Negeri Palembang,” ungkap Ketua DPRD Diditsrigusjaya, usai RDP di Ruang Banggar DPRD Babel, Senin (15/12/2025).
Didit Srigusjaya juga meminta oknum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menahan diri dari aktivitas di luar lahan yang dipermasalahkan.
“Kami minta kepada oknum OPD tersebut untuk tidak melakukan aktivitas karena kami dapat informasi dari masyarakat bahwa oknum tersebut di luar (lahan) kelapa ini melakukan aktivitas, sedangkan masyarakat selama ini menahan diri,” harapnya.
Rata-rata masyarakat yang menggunakan lahan tersebut hanya memiliki satu hektar atau setengah hektar untuk kebutuhan pangan sehari-hari. “Berarti orang bukan jadi kaya, orang cari makan, ya,” ujarnya.
DPRD Babel berencana untuk meninjau langsung lokasi sengketa pada tanggal 20 Desember 2025.








