Pangkalpinang, Harianinfo.com – Masa Peralihan KUHP/KUHAP yang baru disahkan pada 2 Januari 2026, Marwan ajukan surat Penundaan eksekusi dan permohonan terpidana ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.
Setelah disetujuinya KUHP dan KUHAP yang baru pada tanggal 2 Januari 2026, Ketua MABMI Babel, H.Marwan Al-ja’fary ajukan surat izin menunda eksekusi dan permohonan terpidana ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, karena terdapat cacat formal dalam upaya kasasi terhadap Putusan Bebas. (Masa peralihan hukum ke UU 1/2023 KUHP, dan UU 20/2025 KUHAP.
Dalam posisi tingkat perkara:
1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokok putusannya antara lain:
A.Menyatakan terdakwa Marwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
B.Membebaskan penipuan Marwan dari semua dakwaan Penuntut Umum.
C.Memerintahkan Pembebasan dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan diucapkan (sebagaimana amar putusan).
Dalam perkembangannya terdapat putusan Mahkamah Agung RI tgl 24 Oktober 2025 yang menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun kepada pemohon.
Dalam masa perubahan hukum KUHP dan KUHAP ini, Marwan menyampaikan permohonan tertundanya eksekusi dan pelepasan terpidana karena menganggap ada cacat formal upaya kasasi terhadap putusan bebas dimasa peralihan hukum ke UU 1/2023 KUHP dan UU 20/2025 KUHAP dengan dasarnya adalah:
1. Adanya Larangan Kasasi terhadap Putusan Bebas (Aspek hukum Formil di Masa Peralihan yaitu Masa peralihan Hukum ke UU 1/2023 KUHP, dan UU 20/2025 KUHAP).
2. Oleh karena putusan tingkat pertama adalah putusan bebas, maka pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum tidak dapat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 299 ayat (2) huruf a (yang secara eksplisit mengakui putusan bebas dari objek kasasi).
3. Dalam sistem pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan seluruh lembaga dan mekanisme penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan sampai kekuatan hukum tetap seluruh lembaga dan mekanisme bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan, menegakkan keadilan serta merehabilitasi pelaku tidak hanya sekedar menghukum tapi tekanan koordinasi, sinkronisasi sinkronisasi, substansi hukum dan nilai kultural untuk mencapai tujuan hukum secara efektif dan efisien.
4. Saat ini Pemohon masih dalam proses penyelesaian penyelesaian yang belum selesai, patut dibebaskan karena negara hadir khususnya dalam perwujudan regulasi khususnya Azas Penerapan Ketentuan yang lebih menguntungkan (Lex militor).
5. Azas Legalitas dan Penerapan yang lebih menguntungkan pihak yang dirugikan atau terpidana (Lex mitior).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 UU 1/2023 KUHP. Apabila terdapat perubahan peraturan-undangan setelah perbuatan terjadi, berlaku ketentuan baru kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan, serta ketentuan mengenai izin proses demi hukum dan menjamin bila penerapannya berimplikasi pada status dikecualikan.
Dalam konteks ini Marwan mendesak agar ketentuan-ketentuan pemeliharaan dan prinsip yang menguntungkan mempertimbangkan demi kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara karena dalam penegakan hukum tidak cukup dengan aspek materiil saja tetapi juga harus memenuhi aspek formil.
Oleh karena itu, Marwan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar berkenan menerima permohonannya dan menerbitkan Penetapan atau tindakan yudisial administratif yang diperlukan untuk membebaskan pemohon atau tidak melakukan eksekusi demi hukum dan kepastian hukum, karena terdapat cacat formal pada pengajuan kasasi atas putusan bebas, serta perintah permohonan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang selaku eksekutor untuk dipatuhi.
Surat permohonan ini ditembuskan oleh Marwan langsung kepada YTH:
1. Bapak Presiden RI.
2. Ketua Mahkamah Agung (MA) RI
3. Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia. Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4. Jaksa Agung RI.
Kemudian, menanggapi pernyataan Rakhmad Suhendar Ketua BPI KPNPA RI berasal dari Banten dan Jakarta yang mendesak Kejati Babel untuk segera mengeksekusinya (Marwan-red).
Marwan menyarankan agar jangan banyak mengurus masalah yang ada di Babel ini, urus saja masalah yang ada di Banten dan Jakarta.
“Kenapa Ahmad Suhendar tidak mendesak untuk mengusut kasus pembangunan pagar laut yang ada di jakarta, mana suara BPI KPNPA RI, ini ibarat gajah di kelopak mata tidak tampak tapi tungau di lautan malah yang di lihat”, tutup Marwan. (Hai)








