PANGKALPINANG, Harianinfo.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Babel tengah mematangkan langkah penyelesaian sejumlah persoalan di sektor pertambangan, dengan fokus utama pada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan tata kelola timah.
“Kami berharap bisa menemukan solusi terbaik, khususnya untuk kondisi pengelolaan timah di Belitung yang sampai hari ini masih belum memiliki kepastian,” kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani.
Pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 2.150 hektare wilayah IPR melalui keputusan menteri, tersebar di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur.
“Mudah-mudahan pada tahun 2026, blok-blok yang sudah ditetapkan dapat mulai dijalankan. Sementara wilayah lainnya akan menyusul secara paralel,” kata Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel, Reskiansyah.
Perda yang tengah disusun akan mengatur secara rinci kewajiban para penerima IPR, termasuk aspek administrasi, teknis, dan kepatuhan hukum, serta iuran pertambangan rakyat untuk menghindari potensi persoalan hukum ke depan.








